Harga minyak dunia lagi bikin heboh. Awal pekan ini, pasar energi global langsung “panas” gara-gara konflik yang makin memanas di kawasan Teluk antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dampaknya? Harga minyak langsung melonjak tajam dan bikin banyak negara waswas, termasuk Indonesia.
Pada perdagangan Senin (9/3/2026), harga minyak mentah dunia naik gila-gilaan. Minyak Brent untuk pengiriman Mei tercatat melompat lebih dari 25 persen hingga menyentuh 117,16 dolar AS per barel. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) bahkan naik lebih tinggi lagi, hampir 30 persen, dan sempat menyentuh 118,82 dolar AS per barel.
Lonjakan ini jadi yang tertinggi sejak tahun 2022. Para analis memperkirakan harga minyak masih bisa terus meroket kalau konflik di Timur Tengah belum juga mereda.
Situasi ini jelas bikin negara-negara Asia deg-degan. Soalnya banyak negara di kawasan ini, termasuk Indonesia, masih sangat bergantung pada impor minyak. Bahkan sekitar 20 persen impor minyak Indonesia berasal dari kawasan Teluk, wilayah yang sekarang sedang dilanda konflik sejak 28 Februari 2026.
APBN Bisa Kena Tekanan Besar
Kalau harga minyak dunia terus bertahan di atas 100 dolar AS per barel, dampaknya bukan cuma ke pasar global, tapi juga langsung ke keuangan negara Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak bisa membuat pengeluaran pemerintah untuk energi dan subsidi membengkak.
“Defisit tambahan Rp204 triliun membuat proyeksi defisit APBN bisa melebar ke Rp866 triliun sampai akhir tahun 2026. Ini setara 3,4 persen PDB,” kata Bhima di Jakarta, Senin.
Angka defisit di atas 3 persen PDB sebenarnya sudah masuk kategori “lampu merah”. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas aman defisit anggaran ditetapkan maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bahkan menurut simulasi Kementerian Keuangan, kalau harga minyak bertahan di kisaran 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, tanpa kebijakan tambahan dari pemerintah, defisit APBN bisa melebar sampai 3,7 persen dari PDB.
BBM Naik atau Tidak?
Nah, ini yang paling bikin masyarakat penasaran: apakah harga BBM bakal ikut naik?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya membuka kemungkinan tersebut jika harga minyak dunia terus melonjak dan anggaran negara tidak lagi mampu menanggung subsidi.
“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan harga BBM,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Namun pernyataan itu langsung direspons Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi, terutama Pertalite, belum akan naik dalam waktu dekat.
“Sekali lagi saya pastikan, sampai dengan hari raya ini insyaallah enggak ada kenaikan harga BBM subsidi. Untuk subsidi,” ujar Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.
Bahlil juga menegaskan bahwa stok BBM nasional masih aman, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan puasa hingga Idul Fitri. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan panic buying.
Solusi Pemerintah: Geser Anggaran
Dengan kondisi harga minyak yang melonjak, pemerintah mau tidak mau harus mencari cara supaya APBN tetap stabil.
Menurut Bhima dari Celios, salah satu opsi yang realistis adalah melakukan realokasi anggaran dalam APBN melalui pembahasan perubahan anggaran bersama DPR.
“Opsinya masih ada, yakni dengan membahas APBN perubahan di DPR. Lakukan realokasi dari program yang anggarannya besar,” kata Bhima.
Ia juga menegaskan bahwa Celios menolak opsi kenaikan harga BBM, baik yang subsidi maupun non-subsidi.
Sementara itu, ekonom Indef Hakam Naja menilai pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja secara serius. Fokus pengeluaran negara sebaiknya diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” jelasnya.
Anggaran Program MBG Bisa Dipangkas
Pemerintah juga mulai melirik beberapa program yang anggarannya masih bisa digeser. Salah satu yang disebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun Menteri Keuangan menegaskan bahwa yang mungkin dipangkas bukan program makanannya, melainkan kegiatan pendukung yang tidak terlalu mendesak.
“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” kata Menkeu.
Meski situasinya menekan, pemerintah tetap optimistis. Purbaya mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi harga minyak dunia yang bahkan lebih tinggi dari sekarang.
“Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tapi enggak jatuh. Jadi, kita punya pengalaman,” tutup dia.
Kalau konflik global terus berlanjut, harga minyak bisa saja makin mahal. Pertanyaannya sekarang: apakah pemerintah bisa menjaga harga BBM tetap stabil tanpa membebani anggaran negara terlalu besar? Waktu yang akan menjawab.