Mulai Agustus 2026, sistem layanan kesehatan di Indonesia bakal memasuki babak baru. Pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini mulai beralih ke sistem digital melalui Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi dengan platform SATUSEHAT. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan nasional agar proses administrasi semakin cepat, aman, dan minim praktik kecurangan.
Perubahan tersebut bukan berarti peserta BPJS Kesehatan harus melakukan pendaftaran ulang atau mengurus dokumen tambahan. Kebijakan ini lebih ditujukan kepada rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang nantinya akan mengirimkan data pelayanan pasien secara elektronik, menggantikan metode lama yang masih mengandalkan dokumen hasil scan dalam format PDF.
Klaim JKN Mulai Beralih ke Rekam Medis Elektronik SATUSEHAT
BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) Terintegrasi SATUSEHAT dalam Pengelolaan Klaim JKN pada Kamis (30/7/2026).
Lewat kebijakan ini, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan didorong mulai meninggalkan sistem klaim berbasis dokumen hasil pemindaian PDF dan beralih ke sistem klaim elektronik yang menggunakan data Rekam Medis Elektronik (RME).
Transformasi tersebut menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mempercepat digitalisasi sektor kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pelayanan kesehatan di Indonesia.
Agustus 2026 Jadi Masa Transisi
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan bahwa Surat Edaran Bersama tersebut menetapkan standar teknis agar Rekam Medis Elektronik menjadi satu-satunya sumber dokumen klaim JKN yang sah, lengkap, serta telah melalui proses audit.
Ia mengatakan bahwa implementasi kebijakan ini mulai dijalankan pada Agustus 2026 sebagai masa transisi sekaligus uji coba nasional.
“Pada tahap ini, rumah sakit melakukan penyesuaian sistem, uji coba pengiriman data, penerapan tanda tangan elektronik, dan simulasi klaim elektronik tanpa mengganggu kesinambungan pembayaran layanan kesehatan. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi kembali terhadap pelaksanaannya. Jika dinilai sudah siap secara nasional, maka kebijakan ‘No RME, No Claim’ ditargetkan berlaku penuh pada 2027 mendatang,” kata Aminudin.
Artinya, sepanjang masa transisi, rumah sakit masih diberikan kesempatan menyesuaikan sistem teknologi informasi mereka tanpa menghambat pelayanan pasien maupun pembayaran klaim BPJS Kesehatan.
Ribuan Rumah Sakit Sudah Terhubung SATUSEHAT
Hingga Mei 2026, tercatat sekitar 2.400 rumah sakit telah berhasil mengirimkan data enam jenis layanan Rekam Medis Elektronik ke platform SATUSEHAT.
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring percepatan integrasi sistem di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia.
Pemerintah menargetkan semakin banyak rumah sakit yang siap menerapkan sistem digital sebelum kebijakan penuh diberlakukan pada tahun 2027.
Semua Riwayat Pasien Tersimpan dalam Satu Sistem
Keunggulan utama Rekam Medis Elektronik adalah seluruh informasi pelayanan pasien akan tercatat dalam satu jejak digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data yang tersimpan meliputi:
- Identitas pasien
- Diagnosis penyakit
- Tindakan medis
- Obat yang diberikan
- Tenaga kesehatan yang menangani
- Waktu pelayanan
- Dokumen pendukung lainnya
Dengan sistem tersebut, proses verifikasi menjadi jauh lebih mudah karena seluruh data saling terhubung dan dapat ditelusuri secara digital.
Selain mempercepat proses administrasi, integrasi ini juga membantu mendeteksi adanya potensi manipulasi data pasien maupun pola klaim yang tidak wajar sehingga pengawasan menjadi lebih efektif.
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, mengatakan implementasi Rekam Medis Elektronik yang terhubung dengan SATUSEHAT diharapkan mampu menciptakan proses verifikasi klaim yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, sistem baru tersebut juga akan mengurangi risiko kesalahan administrasi sekaligus mempersempit peluang terjadinya fraud atau kecurangan dalam proses pengajuan klaim rumah sakit.
“Bersama Kementerian Kesehatan, kami siap mendukung pemanfaatan data RME yang terintegrasi SATUSEHAT untuk mend. Penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan tidak mengganggu proses pelayanan rumah sakit bagi peserta. Integrasi ini merupakan salah satu upaya penguatan mekanisme pencegahan kecurangan dalam Program JKN, supaya proses verifikasi dan pembayaran klaim bisa lebih akurat dan transparan,” katanya.
BPJS Kesehatan juga menegaskan bahwa penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap sehingga peserta JKN tetap bisa memperoleh layanan kesehatan seperti biasa selama masa transisi berlangsung.
Implementasi Rekam Medis Elektronik SATUSEHAT menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem kesehatan digital yang lebih modern. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi rumah sakit diharapkan menjadi lebih sederhana, waktu verifikasi klaim semakin singkat, serta penggunaan data kesehatan dapat dilakukan secara lebih aman dan akurat.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, mulai tahun 2027 kebijakan “No RME, No Claim” akan diterapkan secara penuh. Artinya, pengajuan klaim JKN hanya dapat dilakukan melalui Rekam Medis Elektronik yang telah terintegrasi dengan SATUSEHAT, sehingga tata kelola layanan kesehatan nasional diharapkan menjadi semakin transparan, efisien, dan terpercaya.
