Pemilik mobil listrik di Jakarta tampaknya harus mulai bersiap. Setelah beberapa tahun menikmati berbagai insentif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah menyiapkan aturan baru yang akan mulai mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik secara bertahap pada 2026.
Meski begitu, tenang dulu. Besaran pajaknya tidak akan disamaratakan. Pemerintah justru sedang menggodok sistem tarif berdasarkan harga kendaraan, sehingga mobil listrik dengan nilai lebih tinggi akan dikenai pajak lebih besar dibanding kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau.
Rencana tersebut mencuat usai evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun 2026. Pemprov DKI menilai sudah saatnya kendaraan listrik mulai ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, mengingat selama ini sektor tersebut memperoleh banyak insentif dari pemerintah.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengatakan pengenaan pajak kemungkinan mulai diberlakukan pada sisa tahun ini dengan persentase awal yang masih relatif ringan.
Menurutnya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah mengenakan sekitar 20 persen dari tarif PKB normal sebagai tahap awal penerapan pajak kendaraan listrik.
Skema Pajak Mobil Listrik Disusun Berdasarkan Harga Kendaraan
Berbeda dari kendaraan berbahan bakar bensin maupun diesel, skema PKB mobil listrik nantinya dirancang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan harga jual kendaraan.
Dalam pembahasan awal, kendaraan listrik dengan harga di bawah Rp150 juta berpeluang tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PKB sebagai bentuk dukungan terhadap kendaraan listrik yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, mobil listrik dengan kisaran harga Rp150 juta hingga Rp400 juta diusulkan membayar sekitar 40 persen dari tarif PKB normal.
Sedangkan kendaraan listrik kategori premium atau mewah diperkirakan akan dikenakan tarif hingga 75 persen dari PKB yang seharusnya berlaku. Kategori ini mencakup berbagai mobil listrik kelas atas yang memiliki harga jauh di atas rata-rata pasar.
Meski tarifnya meningkat, pemerintah memastikan beban pajak mobil listrik tetap lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil agar daya tarik penggunaan kendaraan ramah lingkungan tetap terjaga.
Insentif Kendaraan Listrik Tetap Dipertahankan
Pemprov DKI menegaskan bahwa kebijakan baru ini bukan berarti menghapus seluruh insentif kendaraan listrik. Justru pemerintah berusaha mencari titik tengah antara menjaga iklim kendaraan rendah emisi dan meningkatkan penerimaan daerah.
Dengan kata lain, pemilik mobil listrik masih akan memperoleh keuntungan berupa tarif pajak yang lebih ringan dibanding kendaraan konvensional dengan spesifikasi serupa.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar target pengurangan emisi karbon di sektor transportasi tetap berjalan seiring kebutuhan pemerintah daerah memperkuat kondisi fiskal.
Jakarta Jadi Kota dengan Populasi Mobil Listrik Terbesar
Salah satu alasan munculnya usulan pengenaan PKB ini adalah karena Jakarta kini menjadi daerah dengan populasi kendaraan listrik terbesar di Indonesia.
Berdasarkan kajian pemerintah daerah, lebih dari 60 persen kendaraan listrik nasional beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Kondisi itu membuat pembebasan pajak yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir dinilai mulai memengaruhi potensi pendapatan daerah.
Di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan di Ibu Kota juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan lalu lintas dan lingkungan.
Pemerintah menjelaskan bahwa fungsi PKB tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian jumlah kendaraan.
Dengan adanya tarif pajak yang disesuaikan berdasarkan nilai kendaraan, diharapkan pertumbuhan kendaraan pribadi dapat lebih terkendali tanpa mengurangi minat masyarakat beralih ke kendaraan rendah emisi.
Hingga saat ini, skema tarif PKB mobil listrik tersebut masih dalam tahap kajian dan pembahasan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Besaran tarif, kategori kendaraan, hingga waktu pemberlakuan resmi masih dapat berubah mengikuti hasil pembahasan dan regulasi yang nantinya diterbitkan.
Apabila aturan tersebut resmi diberlakukan pada 2026, Jakarta akan menjadi salah satu daerah yang mulai menerapkan skema pajak kendaraan listrik secara bertahap dengan pendekatan berbasis nilai kendaraan, sekaligus tetap mempertahankan insentif bagi kendaraan listrik agar transisi menuju transportasi rendah emisi tetap berjalan.
