Nama Yudo Achilles Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mendadak ikut ramai dibahas setelah namanya disebut tercatat dalam desil 7 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bukan cuma soal siapa Yudo sebenarnya, publik juga mulai kepo dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Di sisi lain, kemunculan nama anak Menkeu dalam data tersebut justru membuka lagi perdebatan soal seberapa akurat pemetaan kondisi ekonomi masyarakat lewat DTSEN.
Apalagi, Purbaya sendiri mengaku menemukan hal yang menurutnya perlu dicek ulang. Ia menyebut anaknya tercatat di desil 7, sementara dirinya mendapat informasi mengenai seorang tukang becak yang justru masuk desil 10. Purbaya kemudian meminta agar data tersebut diperiksa kembali.
“Apalagi katanya anak saya masuk desil 7. Kemarin yang tukang becak ada di desil 10,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Jadi, sebenarnya desil 7 itu maksudnya apa?
Nah, bagian ini penting banget biar nggak salah tangkap.
Desil 7 bukan berarti seseorang otomatis tergolong miskin, kaya, ataupun penerima bansos. Menurut BPS, desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi.
DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Jadi, ketika seseorang disebut berada di desil 7, angka tersebut menunjukkan posisi relatif keluarganya dalam pemeringkatan DTSEN, bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan kondisi finansial seseorang.
BPS juga menegaskan bahwa satu indikator saja tidak otomatis menentukan perubahan desil karena berbagai karakteristik sosial-ekonomi dipertimbangkan secara bersamaan.
Kenapa nama Yudo jadi ikut disorot?
Kasus ini menjadi menarik karena Yudo merupakan anak Purbaya, sementara sang ayah saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya sendiri justru menggunakan temuan tersebut sebagai alasan untuk melihat kembali kualitas data DTSEN. Ia menyatakan pemerintah tidak ingin mengabaikan keluhan masyarakat mengenai data desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Purbaya bahkan berencana menguji sejumlah sampel data setelah proses pemutakhiran DTSEN selesai. Sampel tersebut nantinya akan dibandingkan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Kalau hasil pengecekan menunjukkan banyak data yang meleset, Purbaya mengatakan dirinya akan berdiskusi dengan BPS mengenai cara memperbaikinya.
Dengan kata lain, munculnya nama Yudo di desil 7 belum bisa langsung dijadikan bukti bahwa sistem DTSEN pasti salah. Justru data tersebut sedang menjadi bagian dari persoalan yang ingin diperiksa lebih lanjut.
Lalu Yudo Achilles Sadewa kerja apa?
Selain soal desil, warganet juga mulai penasaran dengan sosok Yudo.
Sejumlah pemberitaan menyebut Yudo dikenal sebagai investor aset kripto dan trader muda. Ia disebut sudah tertarik dengan dunia aset digital sejak usia sekitar 16 tahun.
Dalam pemberitaan mengenai profilnya, Yudo dikisahkan pernah memulai dengan modal sekitar Rp500 ribu dan kemudian mengembangkan aktivitasnya di dunia kripto. Ia juga dikenal membagikan konten mengenai finansial dan pengalaman terkait aset digital melalui media sosial.
Jadi, kalau pertanyaannya “Yudo Achilles Sadewa kerja apa?”, sosoknya lebih banyak dikenal publik melalui aktivitasnya sebagai trader/investor kripto sekaligus pembuat konten edukasi finansial.
Namun, informasi mengenai aktivitas tersebut sebaiknya dipahami sebagai profil publik yang diberitakan sejumlah media, bukan berarti seluruh kondisi finansial pribadi Yudo bisa disimpulkan hanya dari profesi atau aktivitas yang diberitakan.
Polemiknya bukan cuma soal keluarga Menkeu
Yang bikin isu ini makin besar sebenarnya bukan semata-mata karena nama anak pejabat muncul dalam DTSEN.
Sebelumnya, sudah ada keluhan masyarakat mengenai klasifikasi desil yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Karena DTSEN digunakan pemerintah sebagai salah satu basis dalam penetapan sasaran berbagai program, akurasi datanya jelas menjadi hal yang sangat penting.
BPS sendiri menyatakan DTSEN terus diperbarui. Data tersebut dibangun dengan mengintegrasikan berbagai sumber, termasuk DTKS, P3KE, Regsosek, data administratif, serta data kependudukan. Pemutakhiran juga dapat melibatkan pengecekan lapangan dan informasi dari masyarakat.
Per 10 Juli 2026, BPS mencatat DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Karena skalanya sangat besar, proses pemutakhiran dan pengecekan datanya memang menjadi pekerjaan yang terus berjalan.
Data DTSEN bisa dikoreksi kalau tidak sesuai
Buat masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan informasi dalam DTSEN, BPS menyebut tersedia mekanisme untuk menyampaikan pembaruan atau sanggahan melalui kanal resmi.
BPS menyebut masyarakat dapat memanfaatkan kanal seperti Cek Bansos Kemensos, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, maupun Cek DTSEN. Namun, pengajuan pembaruan tidak otomatis membuat seseorang langsung berpindah desil karena informasi tersebut masih harus melalui proses pemutakhiran dan penghitungan sesuai metode yang berlaku.
Ujungnya, akurasi data yang jadi taruhan
Kasus Yudo Achilles Sadewa ini akhirnya bukan sekadar cerita tentang anak pejabat yang tiba-tiba viral.
Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah memastikan data sosial-ekonomi yang digunakan untuk berbagai kebijakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Purbaya sudah menyatakan bakal melakukan pengecekan terhadap sejumlah sampel. Sementara BPS menegaskan DTSEN bukan data yang berhenti begitu saja, melainkan terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Jadi, untuk sekarang, status Yudo di desil 7 sebaiknya jangan langsung diterjemahkan sebagai “anak Menkeu dianggap miskin” atau kesimpulan ekstrem lainnya. Desil adalah posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan label tunggal tentang kaya atau miskin.
Justru dari polemik ini, publik sekarang menunggu satu hal: setelah data dicek ulang, apakah memang ada kesalahan pendataan atau ternyata ada faktor lain dalam metode pemeringkatan DTSEN yang membuat hasilnya terlihat berbeda dari kondisi yang selama ini diketahui masyarakat.
