Ada kabar baru yang lagi ramai dibahas soal layanan publik di Indonesia. Pemerintah lagi menyiapkan aturan yang bisa bikin status kepesertaan BPJS Kesehatan jadi salah satu syarat penting saat mengurus berbagai dokumen resmi. Jadi, bukan cuma dipakai buat berobat, ke depan BPJS aktif juga berpotensi jadi “tiket” untuk mengakses sejumlah layanan administrasi negara.
Salah satu layanan yang masuk dalam rencana tersebut adalah pengurusan paspor. Selain itu, aturan serupa juga direncanakan berlaku saat masyarakat mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Wacana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjadi peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan kalau kebijakan tersebut lebih menyasar masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran BPJS, tetapi memilih tidak mengaktifkan kepesertaannya.
Menurutnya, pemohon paspor umumnya dinilai memiliki kemampuan finansial yang cukup. Karena itu, jika kepesertaan BPJS dijadikan syarat administrasi, diharapkan mereka yang selama ini tidak aktif akan terdorong kembali membayar iuran agar bisa mengakses layanan tersebut.
Akmal menyebut pendekatan seperti ini bukan sesuatu yang benar-benar baru. Pasalnya, saat ini kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sudah menjadi salah satu syarat dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dengan adanya contoh tersebut, peluang penerapan aturan serupa pada layanan publik lainnya dinilai cukup terbuka.
Bahkan, pemerintah juga berencana memperluas penerapan syarat BPJS aktif ke sektor lain. Salah satunya adalah layanan pertanahan, sehingga ke depan berbagai urusan administrasi yang berkaitan dengan tanah juga berpotensi mensyaratkan status kepesertaan BPJS yang masih aktif.
Meski begitu, Akmal menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan sekadar mengejar peningkatan jumlah peserta BPJS. Fokus utamanya adalah menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar tetap mampu memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Program JKN sendiri berjalan menggunakan prinsip gotong royong, di mana peserta yang memiliki kemampuan finansial ikut membayar iuran sehingga dana yang terkumpul dapat membantu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lain yang membutuhkan.
BPJS Kesehatan memiliki beban pembiayaan yang sangat besar setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah berharap masyarakat yang mampu dapat berpartisipasi secara aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Semakin banyak peserta aktif, semakin kuat pula keberlangsungan sistem jaminan kesehatan nasional.
Saat ini, rencana menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan paspor, SIM, hingga layanan pertanahan masih berupa wacana yang disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Jika nantinya diterapkan secara resmi, pemerintah diperkirakan akan mengumumkan aturan teknis beserta mekanisme pelaksanaannya kepada masyarakat.
Buat kamu yang kepesertaan BPJS Kesehatannya masih nonaktif atau punya tunggakan iuran, nggak ada salahnya mulai dicek dari sekarang. Siapa tahu nanti status BPJS aktif benar-benar menjadi salah satu syarat penting saat mengurus berbagai dokumen dan layanan publik di Indonesia.
