Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dipastikan bakal mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Juli hingga September 2026. Program ini berlangsung selama tiga bulan berturut-turut sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Yang bikin program ini makin besar, pemerintah menyiapkan hampir 1 juta ton beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, setiap keluarga penerima akan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan jumlah penerima sekitar 33,24 juta keluarga, maka kebutuhan beras mencapai sekitar 320 ribu ton setiap bulan. Jika dihitung selama tiga bulan, total beras yang harus disalurkan mendekati 1 juta ton.
Program bantuan ini diprioritaskan untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai desil 3, yaitu kelompok dengan tingkat ekonomi paling rendah berdasarkan data pemerintah. Artinya, bantuan difokuskan kepada keluarga yang paling membutuhkan agar beban pengeluaran sehari-hari bisa berkurang.
Kenapa Bantuan Beras Ini Digelontorkan?
Pemerintah menilai bantuan pangan menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Berdasarkan data terbaru, inflasi pangan bergejolak (volatile food) pada Mei 2026 mencapai 6,24%, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,59%. Tingginya inflasi pangan berarti harga berbagai bahan makanan mengalami kenaikan yang lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa secara umum.
Dengan menyalurkan stok beras pemerintah ke masyarakat, pasokan beras di pasar diharapkan tetap melimpah sehingga harga beras tidak melonjak tajam. Selain membantu keluarga penerima, langkah ini juga bertujuan menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Stok Beras Nasional Masih Sangat Aman
Airlangga memastikan pemerintah tidak khawatir soal ketersediaan beras. Saat ini Bulog memiliki stok sekitar 5 juta ton beras, sehingga sebagian stok tersebut dinilai cukup aman untuk digunakan sebagai bantuan sosial tanpa mengganggu cadangan nasional.
Besarnya stok ini juga menjadi modal pemerintah dalam menjaga pasokan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan produksi atau kenaikan harga di pasar.
Anggaran Tembus Rp17,54 Triliun
Untuk menjalankan program bantuan beras selama tiga bulan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,54 triliun, belum termasuk biaya operasional penyaluran.
Nilai ini lebih besar dibandingkan program bantuan beras yang disalurkan pada Februari–Maret 2026 yang menghabiskan anggaran sekitar Rp11,92 triliun. Meski jumlah penerimanya relatif sama, yakni sekitar 33,2 juta keluarga, durasi penyaluran kali ini lebih panjang sehingga kebutuhan anggarannya ikut meningkat.
Harapannya Bukan Cuma Bantu Warga
Pemerintah berharap program ini bukan sekadar membagikan beras gratis, tetapi juga mampu:
- Meringankan beban pengeluaran jutaan keluarga berpenghasilan rendah.
- Menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan.
- Menekan laju inflasi pangan agar harga beras dan kebutuhan pokok lainnya tetap stabil.
- Memanfaatkan stok beras nasional yang saat ini melimpah sehingga tidak menumpuk terlalu lama di gudang Bulog.
Kalau seluruh proses distribusi berjalan lancar, jutaan keluarga penerima manfaat akan mulai menerima 10 kilogram beras setiap bulan mulai Juli 2026, sementara pemerintah berharap langkah ini bisa menjaga kestabilan harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi.
