Wacana pembatasan BBM subsidi kembali jadi perhatian. Pemerintah tengah mengkaji mekanisme agar subsidi energi, khususnya Pertalite, bisa diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Salah satu data yang ikut dibahas adalah desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan paling atas, terutama desil 9 dan 10, masih ikut menikmati subsidi BBM. Pemerintah pun sedang membahas sistem agar anggaran subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih tepat sasaran.
Namun, penting dicatat: pembatasan Pertalite berdasarkan desil masih dalam tahap pengkajian. Jadi, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua orang yang masuk desil 9 atau 10 saat ini sudah otomatis dilarang membeli Pertalite. Mekanisme dan penerapannya masih perlu menunggu kebijakan resmi pemerintah.
Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam DTSEN terdapat 10 kelompok desil, masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan.
Sederhananya, semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraannya. Sebaliknya, semakin besar angka desil, semakin tinggi posisi kesejahteraan relatif sebuah keluarga.
Desil 1 menggambarkan kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Penentuan tersebut mempertimbangkan berbagai informasi sosial ekonomi, termasuk pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Karena kondisi keluarga bisa berubah, status desil juga tidak bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kondisi rumah, aset, maupun faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi pemutakhiran data.
Kenapa Desil Dikaitkan dengan Pertalite?
Pemerintah ingin membuat penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Saat ini, masyarakat yang relatif mampu masih ditemukan sebagai pengguna BBM bersubsidi.
Dalam kajian sebelumnya, berbagai kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi masih menikmati manfaat subsidi energi. Data INDEF pada 2026 juga menunjukkan kelompok desil atas masih memperoleh bagian dari subsidi dan kompensasi BBM.
Karena itu, pemerintah tengah membahas kemungkinan penggunaan data kesejahteraan sebagai salah satu dasar untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh subsidi BBM.
Cara Cek Desil Melalui Cek Bansos Kemensos
Buat masyarakat yang penasaran dengan posisi desilnya, pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.
Caranya cukup simpel:
- Buka situs resmi Cek Bansos Kemensos.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Masukkan kode captcha yang tersedia.
- Pilih “Cari Data”.
- Tunggu sampai sistem menampilkan hasil pencarian.
- Jika data ditemukan, informasi terkait data penerima manfaat dan kategori desil yang tercatat dapat dilihat pada hasil pencarian.
Laman Cek Bansos menyebut sumber data yang digunakan adalah DTSEN. Di dalam sistem tersebut, desil menjadi salah satu informasi yang menggambarkan posisi kesejahteraan keluarga.
Bisa Juga Cek Melalui DTSEN
Selain melalui Cek Bansos, pengecekan desil juga dapat dilakukan melalui layanan DTSEN yang disediakan untuk pengecekan data.
Secara umum, prosesnya dilakukan dengan memasukkan NIK dan kode captcha, kemudian memilih opsi pengecekan data. Jika NIK ditemukan dalam basis DTSEN, pengguna dapat melanjutkan proses pengecekan desil dengan memasukkan data yang diminta oleh sistem.
Hasil yang muncul menunjukkan status desil berdasarkan data yang tercatat pada sistem saat pengecekan dilakukan.
Desil 9 dan 10 Apakah Pasti Tidak Boleh Beli Pertalite?
Belum tentu saat ini.
Ini bagian yang penting supaya tidak salah memahami kabar yang beredar. Pemerintah memang sedang mengkaji pembatasan subsidi bagi kelompok masyarakat yang dianggap mampu, termasuk desil 9 dan 10. Bahkan pemerintah telah menyampaikan rencana pembatasan secara bertahap, tetapi mekanisme teknisnya masih dalam proses pematangan.
Artinya, hasil cek desil bukan berarti otomatis menjadi tanda bahwa seseorang sudah dilarang membeli Pertalite. Desil saat ini lebih tepat dipahami sebagai salah satu data kesejahteraan yang sedang dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.
Jadi, kalau hasil pengecekan menunjukkan desil 9 atau 10, tidak perlu langsung panik. Tunggu aturan resmi mengenai siapa yang nantinya benar-benar dibatasi, bagaimana penerapannya, serta kapan kebijakan tersebut mulai berlaku.
Kalau Data Desil Tidak Sesuai, Bagaimana?
Status desil bersifat dinamis. Jika masyarakat merasa data yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, terdapat mekanisme pemutakhiran data melalui jalur yang ditentukan pemerintah.
Laman Cek Bansos menjelaskan bahwa perubahan atau ketidaksesuaian data dapat disampaikan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi Cek Bansos dengan memberikan informasi sesuai kondisi nyata. Selanjutnya, data tersebut akan dihitung ulang secara berkala oleh BPS.
Kabar soal Pertalite dan desil memang lagi ramai diperbincangkan. Tapi, jangan sampai informasi mengenai “desil 9 dan 10 dilarang beli Pertalite” langsung dianggap sebagai aturan yang sudah berlaku penuh.
Yang sudah jelas, pemerintah sedang mengkaji mekanisme pembatasan subsidi agar lebih tepat sasaran. Untuk saat ini, masyarakat bisa mengecek status desilnya sebagai informasi awal, sambil menunggu ketentuan resmi mengenai penerapan kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, pengecekan desil bukan cuma soal apakah seseorang masih bisa membeli Pertalite atau tidak. Data tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi, kalau ingin tahu posisi data keluarga sendiri, lakukan pengecekan melalui layanan resmi dan jangan mengandalkan unggahan media sosial yang belum jelas sumbernya.
Perubahan kebijakan BBM subsidi juga masih bisa berkembang. Karena itu, informasi mengenai siapa yang berhak, siapa yang dibatasi, dan kapan aturan mulai diterapkan sebaiknya selalu mengacu pada pengumuman resmi pemerintah.
