Ini bukan tentang Bupati Flores Timur Anton Gege Hadjon yang bermain sepak bola, menjadi striker dan mencetak tiga gol ke gawang lawan. Ini tentang tiga persoalan yang mengemuka, di antara seabrek persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini di wilayah Flores Timur. Ya, di wilayah di mana dialah yang menjadi penguasa.
Penguasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menguasai; orang yang berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah, dan sebagainya). Namun demikian dalam terminologi politik penguasa dapat diterjemahkan seorang pemimpin yang mampu menyetir satu bahkan lebih kelompok maupun individu dalam suatu lingkup untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, dan mengorbankan rakyat atau mereka yang bukan menjadi bagian kelompoknya.
Flores Timur adalah kabupaten dengan dampak bencana paling parah. Korban meninggal paling banyak, jumlah desa terdampak paling banyak. Namun, dibalik itu, Flores Timur juga menyimpan bom waktu berbagai persoalan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan situasi kebencanaan ini. Tiga persoalan paling besar dalam catatan media ini disebut sebagai hattrick sebagaimana judul editorial ini.
Rekening Donasi
Tersiar kabar bahwa Kabupaten Flores Timur sedang dilanda krisis anggaran lantaran sebab yang belum jelas. Itu sebabnya, dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor 4 April silam, Bupati Flotim harus membuka dompet donasi dari publik guna membantu keuangan pemerintah dalam menangani bencana. Hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah lain, bahkan tak pernah ada dalam sejarah, rekening donasi bencana atas nama kepala daerah. Kabupaten lain, seperti Lembata yang juga terdampak, tak membuka donasi karena masih memiliki dana cadangan darurat untuk penanganan kebencanaan.
Pemda Nunggak Rp7 Miliar ke RSUD
Penerimaan RSUD Larantuka telah disetorkan ke kas daerah, namun pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur menunggak pembayaran jasa pelayanan RSUD dengan total nilai mencapai Rp7 Miliar. Uang ini adalah hak para karyawan sejak pertengahan 2019 hingga hari ini.
Angka ini tentu bukan main-main. Bagi orang awam bisa saja dianggap jika hutang tinggal bayar hak para karyawan RSUD dr Hendrikus Fernandez dan selesai persoalan. Akan tetapi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, ini sebuah persoalan rumit. Bagaimana menjelaskan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang sudah dibuat dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur kepada DPRD?
Persoalan tentu akan semakin bertambah ketika kita bertanya, diendapkan di manakah hak para karyawan RSUD dr. Hendrikus Fernandez sejak pertengahan 2019 hingga 2020? Sebagai hak yang harus diterima, upah tenaga kesehatan tersebut tidak bisa menjadi Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran) tahun anggaran 2019 dan 2020. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Siapakah master mind dari tata kelola pemerintahan seperti ini?
Korban Bencana Disuruh Menghuni Rumah Kosong
…… Yang rumahnya hilang, kita konsolidasikan untuk menempati rumah-rumah yang kosong, ini sangat penting….. Ini adalah statement Bupati Anton Hadjon ketika diwawancarai Harian Pos Kupang Senin 26/04. Pernyataan ini menjadi sangat sulit dipahami. Pertanyaannya, rumah kosong yang mana? Apakah Pemda Flotim selama ini memiliki stok rumah-rumah kosong dimaksud?
Dari hatrick diatas, gambaran tentang kondisi keuangan Kabupaten Flores Timur yang sedang sekarat ini semakin terang benderang. Apalagi kolega Hadjon yang separtai dengannya, yakni Ketua DPRD Flores Timur Robert Kereta pun dengan terang benderang mengatakan itu.
….Jadi total seluruh anggaran BTT (biaya tak terduga-red) itu sudah dipakai habis sebelum tanggal 4 April. Artinya, sebelum bencana terjadi….
Pertanyaannya BTT itu dipakai untuk apa? Apakah ada situasi yang kritis semenjak APBD 2021 ditetapkan hingga tanggal 3 April 2021 itu? Sayangnya Kereta tidak menjelaskan itu.
Terlepas dari dipergunakan untuk apa semua anggaran itu, baik Rp7 miliar lebih haknya RSUD Larantuka maupun dana BTT juga dana-dana yang lain, tetapi media ini menduga, Pemerintah Daearah Flores Timur sedang bingung untuk menambal sulam berbagai carut marut pengelolaan anggaran di kabupaten itu dengan cara gali lobang tutup lobang.
Mohon maaf, tetapi pola ini telah menunjukkan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mengelola daerah. Dan, persoalan demi persoalan, yang datang silih berganti tanpa penanganan yang baik dan tuntas menunjukan bahwa pemimpin hari ini gagal. Publik Flotim perlu berpikir kembali untuk memiliki pemimpin yang ‘lemah’ seperti ini.
