Bebagai spekulasi di Larantuka mengenai kemampuan keuangan Pemda Flores Timur bagi kegiatan tanggap darurat bencana banjir bandang yang melanda wilayah Adonara, pada 4 April 2021 lalu itu akhirnya terjawab sudah.
Total anggaran biaya tak terduga (BTT) yang lebih dikenal sebagai dana darurat bencana itu, untuk tahun anggaran 2021 telah dianggarkan enam miliar rupiah lebih. Total dana itu ternyata telah ludes terpakai sebelum tanggal 4 April 2021.
Hal tersebut terungkap dalam rapat evaluasi penanggulangan bencana, antara Pemerintah Flores Timur dan DPRD, Senin 26 April 2021 di gedung Bale Gelekat Lewotana.
Ketua DPRD Flores Timur, Robert R. Kreta kepada media ini usai rapat membenarkan hal itu. “Jadi total seluruh anggaran BTT itu sudah dipakai habis sebelum tanggal 4 April. Artinya, sebelum bencana terjadi. Dan dalam rapat tadi, eksekutif mengajukan tujuh Rencana Kerja dan Biaya (RKB) yang seluruhnya mencapai tujuh miliar lebih, termasuk di antaranya adalah enam RKB yang telah menggunakan dana BTT itu,” katanya.
Kondisi tersebut digambarkannya sebagai kondisi yang sangat berat yang dihadapi Flotim saat ini. “Kita harus memutar otak ulang untuk mencari sumber anggaran untuk biaya bagi satu RKB itu, karena BTT kita yang ada itu sudah mengalami defisit,” ujar legislator PDIP dari Dapil Adonara Timur dan Ile Boleng itu.
Untuk menangani kondisi defisit tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Flores Timur itu mengatakan bahwa dalam rapat yang juga dihadiri oleh Asisten I Abdur Razak Jakra, SH dan beberapa pejabat bidang keuangan lainnya itu, DPRD antara lain telah merekomendasikan kepada Pemda untuk segera melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait pemotongan delapan persen DAU akibat pandemi covid-19 itu.
“Paling tidak Flores Timur diberi kompensasi khusus, mengingat adanya bencana ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Flores Timur, Rofinus B. Kabelen ketika dimintai tanggapannya terhadap kemungkinan dipangkasnya sejumlah dana pembangunan infrastruktur dalam rangka menutupi defisit BTT dimaksud, secara terpisah mengatakan bahwa, hal itu nanti akan dibicarakan lagi secara bersama dengan pihak pemerintah.
Walau demikian, dia menandaskan bahwa jika pemangkasan itu yang akan menjadi pilihan, maka itu terutama harus dilakukan bagi anggaran pada OPD-OPD yang sebelumnya telah mendapat suntikan dana covid-19.
“Semuanya harus dibicarakan bersama lagi. Dievaluasi lagi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana Covid-19 oleh OPD-OPD yang menerima dana tersebut. Tidak boleh serta merta, dengan berkaca pada pelaksanaan dana BTT ini,” tegas Ketua DPD PAN Flores Timur itu. (SuarNews/002)
