Belakangan ini, perubahan angka desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bikin banyak warga bertanya-tanya. Ada yang sebelumnya berada di desil tertentu, tiba-tiba posisinya berubah cukup jauh. Kondisi ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran soal status penerima bantuan sosial.
Tapi ternyata, perubahan tersebut nggak selalu berarti kondisi ekonomi seseorang mendadak berubah. Pemerintah menjelaskan bahwa ada proses pemutakhiran data yang ikut memengaruhi posisi desil masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, salah satu pemicu perubahan cukup signifikan pada DTSEN Volume 3 adalah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
Masalahnya, data baru tersebut ketika pertama masuk belum seluruhnya melewati proses verifikasi dan validasi. Akibatnya, posisi sejumlah warga dalam pemeringkatan kesejahteraan nasional sempat mengalami perubahan yang cukup drastis.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.
Pemerintah kemudian melakukan pembenahan. DTSEN Volume 3 yang sempat menimbulkan perubahan desil cukup besar telah dievaluasi dan dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan BPS.
Menurut Gus Ipul, proses perapihan data masih terus berjalan agar kondisi yang tercatat makin sesuai dengan keadaan masyarakat di lapangan.
Desil Itu Bukan Patokan Langsung Kaya atau Miskin
Nah, bagian ini penting banget buat dipahami. Desil bukan berarti label bahwa seseorang pasti kaya atau miskin.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional.
Sederhananya, masyarakat diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah sampai yang lebih tinggi. Setelah itu, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok.
Jadi, desil 1 sampai desil 10 bukanlah tabel yang secara otomatis menunjukkan jumlah penghasilan tertentu.
Artinya, jangan sampai muncul anggapan bahwa “desil 1 pasti berpenghasilan sekian” atau “desil 10 pasti punya penghasilan sekian.” Kenyataannya nggak sesederhana itu.
Kok Bisa Desil Naik Padahal Kondisi Nggak Berubah?
Ini yang sering bikin warga bingung.
Karena sistem desil bersifat relatif, posisi seseorang bisa berubah walaupun kondisi ekonominya sendiri tidak mengalami perubahan besar.
Gampangnya begini: posisi desil seseorang ditentukan setelah dibandingkan dengan kondisi masyarakat lain dalam pemeringkatan nasional.
Kalau terjadi perubahan besar pada kondisi masyarakat lainnya, posisi seseorang juga bisa ikut bergeser.
Misalnya terjadi bencana di suatu wilayah dan membuat banyak keluarga mengalami penurunan kesejahteraan. Ketika data masyarakat kemudian dirangking ulang secara nasional, posisi sebagian orang bisa ikut berubah.
Jadi, desil naik belum tentu berarti orang tersebut mendadak tambah kaya. Begitu juga desil turun tidak otomatis berarti kondisi ekonominya tiba-tiba memburuk.
Desil Berubah, Bansos Langsung Hilang? Belum Tentu!
Ini juga perlu digarisbawahi.
Gus Ipul menegaskan bahwa perubahan desil tidak otomatis membuat seseorang langsung dicoret dari penerima bansos.
Penetapan penerima bantuan tetap dilakukan sesuai periode penyaluran dan mempertimbangkan berbagai ketentuan yang berlaku.
Jadi, kalau seseorang melihat status desilnya berubah, jangan langsung panik dan menganggap bantuan sosialnya pasti berhenti.
Apalagi untuk program tertentu seperti PBI, pemutakhiran dan penetapan dilakukan secara berkala sesuai mekanisme program.
Desil Cuma Salah Satu Pertimbangan
Desil juga bukan satu-satunya tiket untuk mendapatkan bansos.
Menurut Andy, setiap program bantuan mempunyai kriteria penerima masing-masing. Desil lebih berfungsi sebagai salah satu alat untuk menentukan prioritas ketika jumlah warga yang memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan kuota bantuan yang tersedia.
Contohnya, ada 10 orang yang sama-sama masuk kriteria, tetapi anggaran hanya cukup untuk lima orang. Dalam kondisi seperti ini, peringkat kesejahteraan dapat digunakan untuk menentukan siapa yang lebih diprioritaskan.
Kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah tentu bisa menjadi prioritas dibandingkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.
Namun, tetap ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.
Jadi, meskipun seseorang berada di desil 1 sampai 4 yang menjadi kelompok prioritas PKH, bukan berarti otomatis menerima PKH. Kalau tidak memenuhi persyaratan program lainnya, misalnya memiliki status yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima, bantuan tetap tidak bisa diberikan.
DTSEN Terus Dimutakhirkan
Pemerintah juga menjelaskan bahwa DTSEN bukan data yang berhenti dan nggak pernah berubah.
Data tersebut dimutakhirkan secara berkala. Andy menyebut pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan, sehingga dalam setahun terdapat empat versi data.
Karena terus diperbarui, perubahan posisi desil sebenarnya bisa terjadi dari waktu ke waktu.
Masuknya jutaan data baru pada DTSEN Volume 3 membuat perubahan kali ini terasa lebih signifikan. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dan menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai bagian dari proses koreksi.
Targetnya tentu supaya data yang digunakan pemerintah semakin mendekati kondisi masyarakat sebenarnya.
Warga Bisa Ajukan Perbaikan Data
Kalau merasa data di DTSEN belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, warga nggak harus pasrah.
Pemutakhiran data dapat diajukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG. Selain itu, pengecekan kondisi di lapangan juga dapat dilakukan melalui pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah.
Warga juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan pemutakhiran secara mandiri.
Ada pula beberapa kanal layanan yang bisa digunakan untuk kebutuhan pemutakhiran data, yaitu call center 021-171, WhatsApp 08877-171-171, serta kanal daring DTSEN dan perlindungan sosial Kemensos yang disediakan pemerintah.
Pada akhirnya, perubahan desil memang bisa bikin warga bertanya-tanya, apalagi kalau perubahannya cukup jauh. Namun, angka tersebut sebaiknya nggak langsung diterjemahkan sebagai tanda bahwa kondisi ekonomi seseorang otomatis berubah.
Pemerintah sendiri masih terus melakukan konsolidasi, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data. Masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN menjadi salah satu faktor utama yang membuat perubahan pada DTSEN Volume 3 sempat terasa signifikan.
Karena itu, kalau status desil berubah, langkah paling aman adalah cek kembali data dan pahami kriteria program bantuan yang bersangkutan, bukan langsung menyimpulkan bahwa bansos pasti dicabut.
Dengan DTSEN yang terus diperbaiki, pemerintah berharap data kesejahteraan masyarakat ke depan bisa semakin akurat sehingga program bantuan maupun kebijakan sosial dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.
