Drama dagang global lagi panas-panasnya, guys. Baru aja Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump tanda tangan perjanjian dagang RI–AS di Washington DC, eh… mendadak ada plot twist dari Negeri Paman Sam.
Di tanggal 20 Februari 2026 waktu setempat, Mahkamah Agung Amerika Serikat ngebatalin kebijakan tarif global yang sebelumnya diterapin Trump. Kebijakan itu awalnya dipakai buat ngenain tarif ke hampir semua mitra dagang AS sejak April, termasuk Indonesia.
Jadi gini. Mahkamah Agung AS mutusin dengan komposisi enam banding tiga bahwa tarif global Trump itu ilegal. Alasannya? Trump pakai dasar hukum International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) — undang-undang yang sebenarnya dirancang buat kondisi darurat nasional.
Hakim bilang, presiden nggak punya kewenangan dari IEEPA buat seenaknya narik tarif impor hampir ke seluruh negara mitra dagang. Soal pungut pajak dan bea masuk, itu ranahnya Kongres, bukan presiden. Jadi ya… resmi dicoret.
Putusan ini bukan cuma soal politik doang, tapi juga bisa berdampak ke perdagangan internasional, dunia usaha, inflasi, sampai kondisi keuangan warga AS sendiri. Dunia bisnis auto deg-degan.
Eh, Trump Nggak Tinggal Diam
Baru aja dibatalkan, Trump langsung gercep. Dia ngumumin tarif baru sebesar 10 persen yang berlaku selama 150 hari mulai 24 Februari 2026.
Pernyataan resmi dari Gedung Putih tetap pakai bahasa formal dan tegas:
“Proklamasi tersebut menetapkan, untuk periode 150 hari, bea impor ad valorem sebesar 10 persen terhadap barang-barang yang diimpor ke Amerika Serikat,” ujar Gedung Putih.
“Bea impor sementara itu akan berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu standar timur (12.01 WIB),” tambah Gedung Putih.
Artinya? Walaupun tarif lama dibatalkan, tetap aja ada tarif baru yang bikin arus barang ke AS nggak sepenuhnya bebas hambatan.
Terus, Nasib Perjanjian Dagang RI–AS Gimana?
Nah ini yang bikin banyak orang nanya-nanya.
Dalam perjanjian terbaru yang diteken 19 Februari 2026 itu, Indonesia sepakat menghapus 99 persen tarif produk asal AS. Sebaliknya, produk Indonesia yang masuk ke AS bakal dikenai tarif 19 persen.
Tapi… karena tarif global Trump keburu dibatalkan Mahkamah Agung, implementasi perjanjian ini jadi ikut kena imbas.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, bilang Indonesia bakal terus mantau perkembangan di AS. Soalnya kelanjutan Agreement on Reciprocal Trade (ART) ini tergantung keputusan dua negara.
Dan dari sisi Indonesia sendiri, perjanjian itu juga belum otomatis berlaku karena masih harus lewat proses ratifikasi di dalam negeri. Di AS pun masih ada tahapan internal yang harus diberesin.
Pernyataan resminya jelas:
“Akan ada pembicaraan selanjutnya antarkedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil dan Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya,” ujar Haryo.
Jadi intinya? Deal sudah diteken, tapi belum saklek jalan.
Indonesia di Posisi Strategis
Situasinya sekarang bisa dibilang lagi fase “wait and see”. Indonesia nggak bisa buru-buru ambil langkah tanpa lihat arah kebijakan AS ke depan. Apalagi Trump masih coba mainin kartu tarif baru 10 persen selama 150 hari.
Secara strategi, Indonesia perlu hitung ulang dampaknya ke ekspor nasional — mulai dari sektor manufaktur, tekstil, elektronik, sampai komoditas unggulan. Kalau tarif berubah-ubah, pelaku usaha dalam negeri juga harus siap adaptasi.
Di sisi lain, penghapusan 99 persen tarif produk AS ke Indonesia juga bisa bikin persaingan di pasar domestik makin ketat. Produk-produk AS bisa masuk lebih murah dan lebih kompetitif.
Drama belum selesai.
Tarif global Trump dibatalkan Mahkamah Agung AS. Trump balas dengan tarif sementara 10 persen. Perjanjian dagang RI–AS sudah diteken, tapi belum berlaku penuh karena masih nunggu proses dan perkembangan politik di AS.
Bola sekarang ada di dua lapangan: Washington dan Jakarta. Indonesia bilang tetap utamakan kepentingan nasional. Tinggal kita lihat, langkah selanjutnya bakal bikin hubungan dagang makin solid… atau justru makin penuh manuver.