Jagat medsos lagi rame banget nih, bro-sis. Katanya mulai 2027 bayar parkir bakal digabung sama pajak tahunan kendaraan alias masuk ke STNK. Jadi tiap bayar pajak, sekalian lunasin parkir setahun. Kedengarannya simpel, tapi bener nggak sih bakal berlaku nasional?
Jawabannya: nggak sepenuhnya bener, tapi juga nggak sepenuhnya hoaks.
Jadi gini, wacana ini muncul dari Pemerintah Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kota Makassar, ada rencana pembayaran parkir tahunan yang nantinya dikaitkan dengan pajak kendaraan.
Artinya?
Bukan kebijakan nasional.
Ini baru sebatas rencana di satu daerah, belum berlaku se-Indonesia.
Skemanya Kayak Gimana?
Plt Dirut PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali alias ARA, ngasih gambaran hitung-hitungannya.
Rencananya:
- Motor: Rp 365 ribu per tahun
- Mobil: Rp 730 ribu per tahun
Kalau dibreakdown:
- Motor = Rp 1.000 per hari
- Mobil = Rp 2.000 per hari
Menurut ARA:
“Memang rencana kami untuk pengelolaan parkir dalam satu tahun dibayar satu kali. Maksud saya orang tidak perlu lagi singgah sini bayar, singgah sana bayar lagi, akan lebih mahal,”
Terus dia nambahin lagi:
“Jadi saya berpikiran mending bayar satu kali saja. Misalnya motor itu Rp 1.000 dikali satu tahun Rp 360 ribu. Mobil Rp 2.000 dikali satu tahun berarti Rp 730 ribu,”
Konsepnya simpel: sekali bayar, bebas ribet parkir harian.
Katanya Lebih Hemat?
Menurut ARA, banyak warga yang sehari bisa keluar Rp 8–10 ribu cuma buat parkir, bahkan lebih. Kalau dikalikan sebulan atau setahun, bisa jebol juga dompet.
Dia bilang:
“Kita kan kadang, jujur saja, dalam satu hari untuk parkir kadang Rp 8-10 ribu, bahkan biasa lebih. Jadi menurut saya konsep ini pasti lebih hemat. Lebih tertib,”
Selain itu, sistem ini diklaim bakal bikin pengelolaan parkir lebih transparan. Soalnya sekarang setoran ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) dinilai masih minim dibanding uang parkir yang beredar di lapangan.
Efek Domino: 3.000 Lapangan Kerja?
Nggak cuma soal bayar parkir, rencana ini juga dikaitkan sama penciptaan lapangan kerja.
ARA bilang:
“Jadi efek dominonya kita ciptakan lapangan kerja 3.000 jukir di Makassar bisa kita pekerjakan. Dikali dengan UMP sekitar Rp 3 juta dikali 3.000 itu biaya operasional gaji. Itu juga untuk menciptakan lapangan kerja yang sulit sekarang ini,”
Artinya para jukir bakal direkrut resmi dan digaji sesuai upah minimum. Jadi bukan sistem setoran liar lagi.
Ini yang bikin banyak orang melongo. ARA optimis pendapatan daerah bisa melonjak drastis.
“Pasti (meningkat), 100 kali lipat. Kalau selama ini pendapatan kotor dari parkir paling Rp 20 miliar per tahun. PAD bersih palingan Rp 2 miliar, kalau meningkat 100 kali lipat berarti Rp 200 miliar bersih. Bahkan bisa saja sampai Rp 300 miliar,”
Kalau benar terealisasi, ini bisa jadi salah satu sumber pendapatan besar buat daerah.
Namanya juga kebijakan baru, pasti ada pro kontra.
Ada warga yang merasa keberatan karena harus langsung bayar setahun barengan pajak STNK. Terasa “dobel” di awal, meskipun katanya lebih hemat dalam jangka panjang.
Ada juga yang nanya, “Kalau motornya jarang dipakai gimana?”
ARA jawabnya cukup nyelekit:
“Memang ada yang merasa terbebani karena langsung bayar untuk satu tahun saat bayar pajak STNK, dobel ceritanya kan, pro kontra lah. Ada juga yang bilang bagaimana kalau tidak dipakai motornya dalam sehari, menurut saya jual saja motornya,”
Kapan Mulai Berlaku?
Tenang, ini masih butuh proses panjang.
ARA bilang:
“Harus duduk antara Wali Kota, Gubernur, kepolisian kalau kita mau jalankan ini. Tanpa izin dari polisi dan gubernur tidak bisa, kalau sudah duduk bersama dan oke ayo kita jalan,”
Saat ini masih tahap rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Targetnya:
- 2026: mulai ada program parkir langganan (belum digabung STNK)
- 2027: baru efektif menyeluruh dan terintegrasi
“Kita bisa 2027 sudah jalan, 2026 nanti kita tetap ada program parkir langganan tapi belum bersamaan dengan STNK. Kalau 2027 sudah bisa menyeluruh,”
Jadi buat kamu yang tinggal di luar Makassar, nggak perlu panik dulu. Belum ada aturan parkir nasional yang otomatis nyatu ke STNK.
🔹 Bukan kebijakan nasional.
🔹 Baru wacana di Makassar, Sulawesi Selatan.
🔹 Masih butuh persetujuan banyak pihak.
🔹 Target jalan penuh tahun 2027 (kalau semua oke).
Tapi kalau konsep ini sukses di Makassar, bukan nggak mungkin daerah lain bakal kepo dan ikut-ikutan.
Menurut kamu gimana? Lebih enak bayar harian atau langsung setahun sekalian? 🤔