Ketua Harian DPP Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre Rosiade, akhirnya buka suara soal munculnya lisensi buat jualan masakan Padang. Ini semua berawal dari heboh “razia” restoran Padang di Cirebon yang harganya super murah dan dianggap bukan milik orang asli Minang.
Andre menjelaskan, lisensi ini dikeluarkan supaya cita rasa masakan Minang bisa terjaga. “Lisensi ini penting banget buat memastikan kalau masakan Padang sesuai sama ciri khasnya,” jelas Andre dalam pernyataannya, Jumat (1/11).
Tapi, jangan salah! Lisensi ini bukan berarti hanya bisa dimiliki sama penjual yang berasal dari Minang, Sumatera Barat. “Restoran Padang itu boleh dimiliki sama siapa aja, gak harus orang Minang,” katanya.
Dia juga ngebantah isu yang bilang kalau lisensi ini berbayar. “Itu semua hoaks! Lisensi ini gratis dan dikeluarkan IKM cuma buat jaga cita rasa, bukan buat melarang orang luar Minang jualan,” lanjutnya.
Sebelumnya, ada video yang beredar di media sosial menunjukkan orang-orang mencopot tulisan “masakan Padang” di Cirebon. Ternyata, aksi ini datang dari Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC) yang protes karena rumah makan Padang itu gak dimiliki orang Minang.
Menanggapi hal ini, Penasihat PRMPC, Erlinus Tahar, bilang kalau kegiatan itu bukan buat merazia rumah makan Padang berdasarkan siapa pemiliknya. “Kami gak pernah mau razia rumah makan Padang karena pemiliknya orang Minang atau bukan. Ini murni salah paham,” ungkap Erlinus kepada wartawan, Selasa (29/10).
Dia nambahin, PRMPC cuma mau menertibkan rumah makan Padang yang harganya aneh-aneh kayak ‘Rp 8 ribu’ atau ‘Rp 10 ribu’. “Harga yang segitu murah jelas merusak stabilitas harga di antara pengusaha rumah makan Padang di Cirebon,” tegasnya. “Kalau harga kayak gitu, kami jadi susah bertahan!”
Dapatkan Artikel Viral dengan Gabung di Google News Kami
