Kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax yang kini tembus Rp16.250 per liter, mulai memicu kekhawatiran soal naiknya biaya hidup masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan menyiapkan paket bantuan dan stimulus ekonomi yang ditujukan khusus untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tergerus akibat kenaikan berbagai kebutuhan sehari-hari yang berpotensi mengikuti naiknya biaya transportasi dan distribusi barang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah saat ini sedang mematangkan sejumlah program bantuan yang akan difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Airlangga, pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat luas.
“Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50 (biosolar),” ungkap Airlangga usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.
Bansos Disiapkan untuk Desil 1 hingga 4
Pemerintah menyebut bantuan yang sedang dirancang akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 1 hingga 4. Kelompok ini merupakan masyarakat yang masuk kategori miskin hingga rentan miskin dan dinilai paling terdampak ketika biaya hidup meningkat.
Meski detail programnya belum diumumkan secara resmi, pemerintah memastikan skema bantuan sedang dalam tahap finalisasi.
“Terus kemudian kita siapkan yang untuk kelas menengah kebawah, desil 4 ke bawah. Nah ini sedang dipersiapkan,” jelas dia.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat bawah yang selama ini cukup sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok maupun biaya transportasi.
Ada Sinyal BLT Baru
Selain bansos reguler, pemerintah juga memberi sinyal akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, bantuan tersebut dipastikan hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak menyasar kelas menengah.
“Kalau BLT yang bukan yang di menengah tetapi yang di bawah,” tandasnya.
BLT dinilai menjadi instrumen yang relatif cepat untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan pengeluaran, terutama bagi keluarga yang penghasilannya terbatas dan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Kelas Menengah Tidak Dapat BLT, Tapi Disiapkan Program Lain
Berbeda dengan kelompok rentan, masyarakat kelas menengah tidak akan menerima BLT. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan program yang diharapkan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
Salah satu program yang akan kembali didorong adalah program magang nasional yang ditargetkan mulai berjalan lebih aktif pada Juni 2026.
“Kelas menengah salah satu program magang yang kita lagi dorong kembali di bulan Juni (2026),” katanya.
Pemerintah berharap program ini bisa membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus membuka peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Kelas Menengah Mulai Tertekan dari Berbagai Arah
Sementara itu, sejumlah ekonom menilai kelompok kelas menengah saat ini sedang berada dalam posisi yang cukup sulit. Mereka tidak termasuk penerima bantuan sosial, tetapi harus menghadapi berbagai kenaikan biaya hidup secara bersamaan.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, Rizal Taufikurrahman, menjelaskan bahwa tekanan datang dari beberapa faktor sekaligus, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga pangan, naiknya harga BBM nonsubsidi, hingga meningkatnya suku bunga acuan Bank Indonesia.
Menurut perhitungannya, pekerja komuter yang mengonsumsi sekitar 40 hingga 60 liter BBM per bulan harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit.
“Bagi pekerja komuter yang mengonsumsi 40-60 liter per bulan, pengeluaran tambahan dapat mencapai sekitar Rp 158 ribu-Rp 237 ribu per bulan,” ujar Rizal.
Selain itu, kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen juga berdampak pada meningkatnya biaya kredit, mulai dari cicilan rumah, kendaraan, hingga modal usaha.
“Kelompok ini umumnya tidak menjadi penerima bantuan sosial, tetapi harus menanggung kenaikan biaya transportasi, pangan, cicilan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya,” jelas Rizal.
Akibatnya, banyak keluarga kelas menengah diperkirakan akan mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seperti rekreasi, gadget, elektronik, maupun pembelian kendaraan baru.
“Akibatnya, konsumsi akan bergeser dari belanja sekunder seperti rekreasi, otomotif, dan elektronik menuju kebutuhan pokok, sehingga sektor ritel dan jasa berpotensi mengalami perlambatan,” imbuhnya.
Ancaman Penyusutan Kelas Menengah
Rizal juga mengingatkan adanya risiko menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah apabila tekanan ekonomi berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Kondisi tersebut bisa terjadi karena banyak rumah tangga berada di posisi yang serba tanggung. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga belum memiliki cadangan keuangan yang kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup secara terus-menerus.
“Jika tekanan ini berlangsung cukup lama, risiko penyusutan kelas menengah semakin besar karena banyak rumah tangga berada pada posisi rentan, yakni tidak cukup miskin untuk menerima bantuan tetapi juga belum memiliki bantalan keuangan yang kuat untuk menghadapi lonjakan biaya hidup,” tutur dia.
Usulan Stimulus untuk Kelas Menengah
Sebagai solusi, Rizal mendorong pemerintah agar tidak hanya fokus pada bantuan tunai bagi masyarakat bawah, tetapi juga memberikan dukungan khusus bagi kelas menengah melalui pengurangan beban biaya hidup.
Beberapa opsi yang diusulkan antara lain menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), memberikan tax credit sementara bagi pekerja, memperluas subsidi transportasi publik untuk pekerja komuter, hingga memberikan subsidi bunga terbatas untuk pembelian rumah pertama dan pembiayaan UMKM produktif.
“Serta memberikan subsidi bunga secara terbatas untuk KPR rumah pertama dan kredit UMKM produktif,” ucapnya.
Di tengah kenaikan harga Pertamax dan meningkatnya suku bunga, efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akan menjadi faktor penting untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga. Sebab, konsumsi domestik selama ini masih menjadi salah satu mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
