Bulan depan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabumi Raka, akan dilantik. Sesuai jadwal dari KPU, pelantikan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024, setelah pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.
Nah, dengan pelantikan ini, banyak yang penasaran, apakah bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap ada atau tidak.
Koordinator PKH Regional Sulawesi, Mashar, membagikan beberapa alasan mengapa program PKH harus terus berlanjut di pemerintahan yang baru. Yuk, simak!
- PKH itu Penting: Program ini lahir dari konstitusi, dan mirip dengan konsep negara kesejahteraan yang ada di banyak negara demokratis.
- Rumah untuk Keluarga: PKH telah membantu sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mereka merasakan manfaat langsung yang berdampak positif, baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, dan juga berpengaruh pada ekonomi lokal.
- Agen Perubahan: PKH bukan hanya tentang memberikan bantuan, tapi juga mengembangkan pengetahuan dan jejaring sosial bagi SDM PKH yang terpilih dari kalangan terpelajar.
- Lapangan Kerja: Program ini juga memberikan peluang kerja bagi 40.000 SDM PKH yang kebanyakan sudah berkeluarga dan menghidupi keluarganya.
- Mengurangi Kekhawatiran: Keberlanjutan PKH juga membantu menurunkan angka pengangguran dan mengurangi keresahan warga karena pendapatan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
- Stabilitas Sosial: Dari sisi politik, PKH membantu menjaga stabilitas sosial, yang berhubungan langsung dengan keamanan dan ketertiban, serta menurunkan angka kriminalitas dan konflik sosial.
- Pembangunan Manusia: PKH juga berkontribusi pada peningkatan pendidikan, kesadaran akan layanan kesehatan, dan pertumbuhan wirausaha kecil.
- Mengurangi Kesenjangan: PKH membantu mengurangi kesenjangan pendapatan dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
- Kepemimpinan: PKH menjadi tempat untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan bagi SDM PKH di semua jenjang jabatan.
- Rujukan Internasional: PKH telah jadi acuan internasional dalam praktik Conditional Cash Transfer, terutama dalam mekanisme penyaluran bansos non-tunai.
Dengan semua alasan ini, KPM dan masyarakat nggak perlu khawatir dengan pelantikan presiden baru. PKH akan terus berlanjut! Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pertimbangan bagi para pemimpin negeri tercinta dalam mengambil keputusan tentang keberlangsungan PKH.
