Menanggapi penundaan pembayaran ganti rugi tanah milik warga yang telah terkena proyek pelebaran jalan pada ruas antara Weri – Watowiti menuju Bandara Gewayantana, Ormas Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur (KRBF) kembali angkat bicara.
Melalui Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Theodorus Wungubelen, SH, KRBF menilai penundaan pembayaran ini justru semakin memperlihatkan betapa minimnya kepedulian Pemerintahan Bupati Anton Hadjon di Flores Timur saat ini kepada warganya sendiri. “Awalnya kami berharap, kebijakan refocusing itu tidak dilakukan terhadap anggaran untuk pembayaran ganti rugi ini. Karena sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan warga pemilik tanah dan bahkan pemerintah sudah merencanakan untuk membayar pada bulan April itu. Tapi nyatanya pembayarannya masih tertunda,” katanya kepada SuarNews.com usai mengikuti pertemuan antara Pemda Flores Timur bersama warga pemilik lahan, Senin (24/5) di aula kantor Kelurahan Weri – Larantuka.
Walau begitu, untuk menyiasati agar proses pembayaran itu tidak terus mengalami penundaan, Theodorus Wungubelen mengusulkan kepada pemerintah untuk menahan dulu usulan anggaran baru berupa Bantuan Opersaional Penyelenggaraan (BOP) PAUD (Pendidikan Anak Usis Dini-Red) swasta yang mencapai angka Rp4 miliar lebih itu. “Kalau saran saya sih, sebaiknya usulan sebesar empat miliar untuk PAUD swasta itu ditangguhkan dulu, karena tidak terlalu mendesak. Kami berharap bisa ada kejelasan di sana, dan semoga Pak Bupati bisa berpikir lagi tentang itu,” ujar Wungubelen.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap, bahwa selain ada usulan baru berupa kebutuhan mendesak, ternyata antara Januari hingga awal Mei 2021 saat berlangsungnya proses refocusing dan realokasi anggaran, pemerintah juga telah mengucurkan anggaran dana hibah yang mencapai 4 miliar rupiah bagi orang muda yang merupakan program visi misi kepemimpinan politik saat ini.
Selain itu, pemerintah juga telah melelangkan sejumlah proyek fisik bernilai sekitar 9 miliar rupiah, yang sempat disebut Theodorus Wungubelen sebagai proses tender tercepat selama ini kepemimpinan Bupati Anton Hadjon.
Untuk diketahui, proyek pelebaran jalan menuju bandara Gewayantana-Watowiti itu proses pembicaraan menyangkut ganti ruginya telah berlangsung sejak tahun 2019. Sementara pengerjaan fisiknya telah selesai dilaksanakan sebelum pandemi Covid-19. Namun faktanya, proses pembayarannya ganti rugi tanah milik warga yang terkena pelebaran itu masih terus tertunda dengan alasan refocusing dan realokasi anggaran. (SuarNews/002)
