Siswa dan orang tua yang selama ini mengikuti Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah resmi memperbarui aturan pelaksanaan PIP untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi, buat yang selama ini cuma tahu PIP sebagai bantuan pendidikan untuk siswa SD sampai SMA/SMK, sekarang ada beberapa perubahan yang wajib banget diketahui.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan aturan baru melalui Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan tersebut mulai berlaku pada 13 Mei 2026 dan menggantikan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 sepanjang mengatur PIP pendidikan dasar dan menengah.
Bukan cuma ganti nomor aturan. Ada sejumlah perubahan yang cukup signifikan, mulai dari sasaran penerima, kewenangan sekolah dalam mengusulkan siswa, pola penetapan bantuan, sampai mekanisme pencairannya.
PIP Sekarang Bisa Menjangkau Siswa TK
Salah satu perubahan yang paling menarik ada pada sasaran penerima.
Mulai tahun ajaran 2026/2027, cakupan PIP Dikdasmen diperluas hingga jenjang prasekolah, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK). Artinya, program ini kini mencakup murid mulai jenjang prasekolah sampai SMA/SMK/SLB serta pendidikan kesetaraan.
Rentang usia sasaran secara umum juga berubah menjadi mulai 5 tahun sampai sebelum 22 tahun. Sebelumnya, PIP menyasar siswa mulai usia 6 tahun hingga 21 tahun pada jenjang yang telah ditentukan. Ketentuan batas usia tersebut tidak berlaku bagi murid berkebutuhan khusus.
Perluasan ini tentu bikin cakupan program menjadi lebih luas. Namun, bukan berarti semua anak TK otomatis mendapatkan PIP. Penerima tetap harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang ditetapkan dalam aturan PIP.
Secara umum, PIP merupakan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN dan ditujukan bagi murid dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu biaya pendidikan serta mendukung keberlanjutan sekolah.
Sekolah Kini Punya Peran Lebih Besar Mengusulkan Penerima
Nah, perubahan berikutnya juga cukup penting.
Mulai 2026, satuan pendidikan mendapatkan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyusun daftar prioritas murid yang dinilai layak memperoleh PIP melalui aplikasi SIPINTAR.
Alurnya tetap nggak asal tunjuk. Sekolah terlebih dahulu harus melakukan pembaruan dan validasi data murid melalui Dapodik. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses pengusulan di SIPINTAR.
Setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan, sekolah menyusun daftar prioritas sesuai target penerima yang tersedia. Hasilnya kemudian ditetapkan oleh kepala sekolah setelah diketahui komite sekolah, sebelum diusulkan kepada Puslapdik melalui Dinas Pendidikan menggunakan SIPINTAR.
Dinas Pendidikan juga tetap punya peran penting. Dinas bertugas melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar prioritas, memvalidasi usulan sekolah, serta memastikan jumlah murid yang diusulkan sesuai dengan target yang tersedia.
Kalau sekolah belum melakukan verval sampai batas waktu, tidak mengusulkan penerima, atau jumlah usulannya masih kurang dari target, Dinas Pendidikan dapat menyusun daftar prioritas dan mengusulkannya melalui SIPINTAR.
Jadi, sistem barunya lebih memberikan ruang kepada sekolah untuk mengenali murid yang memang membutuhkan bantuan, tetapi prosesnya tetap berada dalam mekanisme verifikasi dan pengawasan berjenjang.
Nominal PIP Sekarang Ditulis Per Semester
Ini juga bagian yang sering bikin orang tua dan siswa salah paham.
Dalam aturan sebelumnya, besaran PIP ditetapkan dalam nominal tahunan. Sekarang, berdasarkan Kepmendikdasmen Nomor 171 Tahun 2026, nominal bantuan ditetapkan per semester.
Untuk jenjang TK serta SD/SDLB dan Paket A, bantuan ditetapkan sebesar Rp225.000 per semester.
Untuk SMP/SMPLB dan Paket B, besarannya Rp375.000 per semester.
Sementara itu, untuk SMA/SMK/SMALB/SMKLB dan Paket C, bantuannya Rp900.000 per semester.
Kalau dihitung selama dua semester, nominal tersebut secara umum setara dengan besaran tahunan yang sebelumnya berlaku. Jadi, perubahan ini bukan berarti nominal bantuan tahunannya otomatis menjadi dua kali lipat.
Pemerintah mengubah penyebutan dan penetapan nominal menjadi per semester untuk memberikan kepastian mengenai hak bantuan, terutama bagi murid yang berada di kelas awal maupun kelas akhir.
Untuk murid pada kelas berjalan dan murid jenjang TK, bantuan dapat diberikan untuk dua semester sesuai ketentuan.
Pencairan PIP Tetap Harus Lewat Rekening Aktif
Bagian rekening juga jangan sampai dilewatkan.
Setelah penerima ditetapkan, proses pencairan tidak berarti uang langsung bisa diambil begitu saja. Puslapdik terlebih dahulu mengajukan pencairan dana kepada KPPN Kementerian Keuangan.
Setelah dana dicairkan ke bank penyalur, Puslapdik melalui bank tersebut melakukan pemindahbukuan ke rekening masing-masing murid penerima PIP yang telah ditetapkan.
Nah, rekening murid harus dalam kondisi aktif agar dana bisa masuk dan kemudian ditarik melalui mekanisme yang disediakan bank penyalur, seperti teller atau ATM sesuai ketentuan.
Karena itu, kalau status rekening belum aktif, bagian ini jangan disepelekan. Aktivasi rekening tetap menjadi tahap penting supaya bantuan tidak berhenti hanya di status penerima.
SK Nominasi dan SK Pemberian Tidak Lagi Digunakan
Ada perubahan administrasi yang juga cukup besar.
Dalam sistem sebelumnya, penerima PIP dibedakan antara SK Nominasi bagi murid yang rekeningnya belum aktif dan SK Pemberian bagi murid yang sudah memiliki rekening aktif.
Mulai implementasi semester 2 tahun 2026, mekanisme tersebut berubah. Murid hasil verifikasi dan validasi akan ditetapkan melalui SK Penetapan Penerima PIP.
SK tersebut dapat memuat penerima dengan status rekening aktif maupun rekening yang belum aktif. Jadi, status rekening tidak lagi menjadi pembeda antara SK Nominasi dan SK Pemberian seperti mekanisme sebelumnya.
Untuk rekening yang belum aktif, murid masih diberikan kesempatan melakukan aktivasi sampai batas waktu yang ditentukan Puslapdik.
Kalau sampai batas waktu tersebut rekening belum juga diaktifkan, ada konsekuensi terhadap dana bantuan. Dana yang tidak berhasil disalurkan dan tetap tidak dapat diterima karena rekening belum aktif pada akhirnya dapat dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerima PIP Tidak Lagi Mendapat Kartu Indonesia Pintar
Ada satu perubahan lagi yang nggak kalah penting.
Dalam aturan terbaru, murid penerima PIP tidak memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), baik dalam bentuk fisik maupun digital.
Ketentuan ini berbeda dari aturan sebelumnya yang mengatur KIP pada kelompok penerima tertentu.
Jadi, jangan sampai muncul anggapan bahwa seseorang pasti bukan penerima PIP hanya karena tidak mendapatkan kartu. Status penerima PIP ditentukan melalui mekanisme penetapan yang berlaku, bukan semata-mata karena ada atau tidaknya kartu fisik.
Yang Perlu Dilakukan Siswa dan Orang Tua
Dengan aturan baru ini, yang paling penting sebenarnya bukan sekadar hafal nominal bantuan. Yang perlu diperhatikan adalah data siswa harus benar dan valid.
Sekolah menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan pengusulan. Karena itu, data murid di Dapodik perlu diperhatikan dan diperbarui sesuai kondisi sebenarnya.
Selain itu, orang tua dan siswa juga perlu memperhatikan informasi dari sekolah mengenai status pengusulan, penetapan penerima, serta kondisi rekening apabila sudah ditetapkan sebagai penerima.
Dan satu hal yang nggak kalah penting: bantuan PIP merupakan bantuan pendidikan. Dana tersebut sebaiknya digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan murid sesuai ketentuan program.
Jadi, Apa Inti Perubahan PIP 2026?
Kalau diringkas secara gampang, PIP sekarang punya beberapa wajah baru. Cakupan penerimanya diperluas sampai TK, sekolah memperoleh kewenangan lebih besar dalam melakukan verifikasi dan mengusulkan calon penerima, nominal bantuan ditetapkan per semester, dan mekanisme SK Nominasi serta SK Pemberian diganti dengan SK Penetapan Penerima PIP.
Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian tata kelola PIP agar bantuan pendidikan dapat diberikan kepada murid yang memenuhi kriteria melalui proses pendataan, verifikasi, penetapan, dan penyaluran yang lebih terstruktur. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 sendiri secara resmi berstatus berlaku dan menggantikan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 untuk pengaturan PIP pendidikan dasar dan menengah.
Jadi buat siswa dan orang tua, nggak perlu panik melihat banyak istilah baru. Yang paling penting adalah memastikan data sekolah sesuai, mengikuti informasi resmi dari satuan pendidikan, dan mengecek status rekening apabila memang sudah ditetapkan sebagai penerima.
Dengan aturan baru ini, PIP memasuki fase tata kelola yang berbeda. Bukan cuma soal berapa rupiah yang diterima, tetapi juga bagaimana penerima ditentukan, bagaimana data diverifikasi, dan bagaimana bantuan bisa sampai ke siswa yang memang membutuhkan.
