Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ngomongin target ambisius nih! Dia yakin inklusi keuangan di Indonesia bakal nyentuh 90 persen pada tahun 2024. Dia juga pamer berbagai program pemerintah yang katanya bantu banget dalam meningkatkan inklusi keuangan.
Namun, datanya agak beda sama yang dilaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK, indeks literasi keuangan masyarakat di angka 65,43 persen dan inklusi keuangan di 75,02 persen.
“Tingkat inklusi keuangan terus naik, dan saya optimis kita bisa capai 90 persen di tahun 2024. Memang sih datanya beda sedikit sama yang OJK punya,” kata Menko Airlangga dalam acara Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Menko Airlangga bilang, alasan dia optimis angka inklusi keuangan tinggi karena pemerintah udah banyak ngeluarin program yang mendukung.
“Kita masukin program PKH yang melibatkan lebih dari 20 juta orang, terus Kartu Prakerja dengan lebih dari 80 juta pendaftar dan sekitar 18 juta yang aktif, semuanya pakai e-wallet,” jelas Airlangga.
Selain itu, ada program seperti penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Kartu Tani yang bermanfaat buat sekitar 9 juta petani, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang menjangkau lebih dari 666 ribu mahasiswa.
Belum lagi sertifikat elektronik, sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikat halal yang juga berfungsi untuk akses keuangan formal. Semua program ini dianggap membantu meningkatkan inklusi keuangan.
“Program-program ini yang kita dorong buat masuk dalam data keuangan lewat berbagai layanan dan bantuan sosial dari pemerintah,” tambah Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyarankan agar survei inklusi dan literasi keuangan ditambah variabelnya. Jadi, surveinya nggak cuma produk yang dipantau OJK, tapi juga program-program pemerintah.
“Harapannya tahun depan survei bisa lebih menyeluruh, mengintegrasikan semua program pemerintah untuk bantu inklusi keuangan,” urainya.
Di sektor ekonomi digital, ada 45 juta pengguna QRIS dan 156,4 juta pengguna uang elektronik. Plus, ada program PKH, Kartu Prakerja, Kartu Tani, dan KIP Kuliah yang juga berperan dalam inklusi keuangan.
“BOS tunai dan transaksi non-tunai di layanan pemerintah juga bagian dari inklusi keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah,” tegasnya.
Dapatkan Artikel Viral dengan Gabung di Google News Kami
