Gaji DPR 104 Juta, Cukup?
Isu soal gaji pejabat publik lagi-lagi bikin heboh. Kali ini muncul dari mantan anggota DPR RI, Angelina Sondakh, yang blak-blakan bilang kalau gaji plus tunjangan DPR—total Rp104 juta per bulan—masih nggak cukup buat nutup biaya politik seorang wakil rakyat.
Rincian Gaji DPR
Biar clear, gaji anggota DPR RI terdiri dari:
- Gaji pokok: Rp4,2 juta
- Tunjangan jabatan: Rp9,7 juta
- Plus tunjangan & fasilitas lain (rumah, mobil, komunikasi, asuransi, dll).
Totalnya? Rp104 juta per bulan. Angka gede buat rakyat biasa, tapi menurut Angelina, duit segitu cuma “modal awal” buat bertahan di dunia politik.
Perspektif Angelina: “Nggak Akan Pernah Cukup”
Menurutnya, gaji DPR bukan buat gaya hidup semata, tapi harus nutup biaya politik: kampanye, acara sama konstituen, sampai komunikasi publik. Semua itu jelas makan dana lebih besar dari sekadar gaji resmi.
Bandingin aja:
- Guru honorer → Rp2–3 juta/bulan
- Perawat → Rp4–5 juta/bulan
- Buruh pabrik → bahkan bisa lebih rendah
Nggak heran publik merasa timpang, apalagi kalau kinerja DPR dinilai nggak sepadan dengan nominal segede itu.
Mahal Banget, Politik di Indonesia
Nyapresin diri buat kursi DPR itu butuh miliaran rupiah. Dari biaya kampanye, logistik, sampai mobilisasi massa. Jelas Rp104 juta per bulan nggak cukup buat nutupin modal segede itu.
Masalahnya, kondisi ini bikin politisi terjebak dilema: antara jaga integritas atau cari jalan pintas buat “balik modal.” Di sinilah publik makin curiga soal praktik korupsi & politik uang.
Perbandingan Internasional
- AS → Anggota Kongres digaji Rp220 juta/bulan
- Inggris → Anggota Parlemen Rp140 juta/bulan
Bedanya, di luar negeri penggunaan anggaran diawasi ketat & transparan. Itu yang bikin rakyatnya lebih percaya.
Beban Sosial Wakil Rakyat
Di Indonesia, politisi bukan cuma kerja di Senayan. Mereka dituntut hadir di acara warga, bantu sosial, sampai jadi figur publik yang selalu siap “turun tangan.” Jadi, ekspektasi masyarakat juga ikut nyumbang beban finansial.
Risiko Politik Uang
Karena biaya politik gede, potensi korupsi makin terbuka. Politisi yang keluarin modal besar sering cari cara balikin duitnya, entah lewat sponsor, donatur, atau praktik ilegal.
Inilah titik rawan yang bikin publik makin sinis: gaji besar, kinerja dipertanyakan, risiko korupsi tinggi.
Apa yang Bisa Dipetik?
Pernyataan Angelina bikin kita mikir ulang:
- Apakah gaji DPR terlalu besar atau justru kurang buat biaya politik?
- Perlu nggak negara bikin aturan biar biaya politik lebih transparan & adil?
- Apa kampanye harus dibatasi biar nggak butuh modal gila-gilaan?
Jawabannya penting, karena pada akhirnya rakyat nggak cuma mau tau gaji DPR, tapi juga kontribusi real mereka.
Dapatkan Artikel Viral dengan Gabung di Google News Kami
