Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini ngasih sinyal kalau pemerintah bakal kasih insentif buat pemerintah daerah yang berhasil ningkatin literasi dan inklusi keuangan. Tapi, keputusan finalnya bakal ditentukan sama pemerintahan baru nanti.
Insentif buat pemda ini bakal diputuskan di pemerintahan Prabowo Subianto yang baru, karena masa pemerintahan sekarang bakal berakhir Oktober 2024.
Soal insentif ini, Airlangga ngeladenin usulan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar. Menurut Airlangga, ada peluang besar buat kasih insentif.
“Jadi, mungkin tahun depan kita bisa bahas ini, tentunya dengan pemerintahan yang baru,” kata Airlangga setelah Peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Dia bilang, secara umum anggarannya udah ada, tapi kepastiannya tergantung pemerintahan yang baru.
Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, senang banget ada peluang ini.
“Terima kasih Pak Menko, saya juga senang banget denger berita ini,” sahut Mahendra.
Sekedar info, konsep insentif ini sebelumnya berlaku buat daerah yang bisa menjaga inflasi. Ini buat membantu pemerintah ngontrol inflasi di daerah.
OJK dan pemerintah lagi gencarin tingkat inklusi dan literasi keuangan di masyarakat. Mahendra Siregar usulin adanya insentif buat daerah yang capai target.
Indeks literasi keuangan masyarakat udah 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan 75,02 persen. Ini berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).
Mahendra juga berharap kolaborasi antar pemangku kepentingan bisa terus berjalan lewat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Dia minta dukungan kuat, termasuk adanya insentif buat pemda yang berhasil ningkatin literasi dan inklusi keuangan di wilayahnya.
“Dalam konteks ini, kami berharap dukungan dari Menko dan pemerintah untuk kasih insentif pada daerah-daerah yang sukses dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujar Mahendra.
Dapatkan Artikel Viral dengan Gabung di Google News Kami
