Istilah Desil 10 lagi ramai banget dibahas setelah pemerintah membuka wacana pembatasan subsidi BBM Pertalite untuk masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan paling atas. Banyak yang kemudian bertanya-tanya: sebenarnya Desil 10 itu siapa, penghasilannya harus berapa, apakah otomatis orang kaya, dan benarkah pemilik status Desil 10 sudah tidak boleh membeli Pertalite?
Nah, biar nggak salah tangkap dan ikut menyebarkan info yang belum tentu benar, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan. Sampai Kamis, 13 Agustus 2026, pembatasan Pertalite berdasarkan Desil 9 dan Desil 10 masih berada dalam tahap pembahasan pemerintah. Jadi, status Desil 10 belum otomatis membuat seseorang dilarang membeli Pertalite hari ini. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme dan aturan teknisnya.
Desil 10 sebenarnya masuk kategori apa?
Gampangnya begini. Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 berada di posisi paling tinggi.
Artinya, orang yang masuk Desil 10 termasuk sekitar 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi berdasarkan pengolahan data sosial ekonomi. Jadi, istilah ini sebenarnya bukan sekadar label “orang kaya”, melainkan posisi relatif sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lainnya dalam basis data nasional.
Yang juga penting, sekarang masyarakat lebih tepat mengaitkan pengelompokan tersebut dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN, bukan hanya DTKS seperti yang masih sering disebut di media sosial.
DTSEN dibangun dari integrasi berbagai sumber data pemerintah dan terus dimutakhirkan. BPS menjelaskan bahwa proses pengelompokan kesejahteraan mempertimbangkan banyak informasi sosial ekonomi, bukan cuma satu angka penghasilan.
Terus, kriteria Desil 10 apa saja?
Ini bagian yang sering bikin salah paham.
Tidak ada rumus sesederhana, “Kalau punya mobil berarti Desil 10”, atau “Kalau gaji di atas Rp5 juta pasti Desil 10”. Penentuan desil dilakukan dengan mengolah berbagai variabel yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Variabel yang digunakan antara lain informasi kependudukan, pendidikan, pekerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kondisi kesehatan, kepemilikan aset, sampai kepemilikan usaha.
Laman resmi Cek Bansos Kemensos juga menjelaskan bahwa informasi yang digunakan mencakup pekerjaan dan pendidikan individu, kondisi rumah serta daya listrik, dan kepemilikan aset. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan posisi kesejahteraan dalam 10 kelompok atau desil.
Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan status seseorang hanya dari satu hal.
Misalnya ada dua keluarga sama-sama mempunyai penghasilan bulanan yang mirip. Belum tentu posisi desilnya sama. Jumlah anggota keluarga, tanggungan, kondisi tempat tinggal, aset, pekerjaan, dan berbagai variabel sosial ekonomi lainnya bisa membuat posisi kedua keluarga tersebut berbeda.
Desil 10 harus punya penghasilan berapa?
Jawabannya yang paling aman: tidak ada batas gaji nasional resmi yang bisa dijadikan patokan tunggal bahwa seseorang otomatis masuk Desil 10.
Jadi, kalau kamu menemukan unggahan yang bilang, “Desil 10 wajib punya penghasilan di atas Rp5 juta per bulan” atau angka tertentu lainnya, jangan langsung dianggap sebagai aturan resmi DTSEN.
BPS sendiri menegaskan bahwa desil merupakan pengelompokan kesejahteraan dan bukan tabel sederhana yang berisi batas gaji tertentu. Bahkan BPS Kabupaten Kotabaru menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan dan tidak sama dengan angka pengeluaran per kapita tertentu.
Dengan kata lain, nggak ada cerita Rp3 juta pasti Desil 3, Rp5 juta pasti Desil 5, lalu Rp10 juta otomatis Desil 10.
Penghasilan memang menjadi salah satu informasi penting, tetapi bukan satu-satunya penentu.
Kenapa Desil 10 dikaitkan dengan Pertalite?
Nah, ini yang bikin istilah Desil 10 mendadak viral.
Pemerintah sedang membahas cara agar subsidi BBM lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, terutama Desil 9 dan Desil 10, menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan untuk dikenai pembatasan subsidi Pertalite.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya menyoroti persoalan masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi masih menikmati BBM bersubsidi.
Logikanya sederhana: subsidi pemerintah jumlahnya terbatas sehingga pemerintah ingin manfaatnya lebih banyak diterima kelompok masyarakat yang memang membutuhkan. Karena itu, kelompok ekonomi paling atas mulai dipertimbangkan untuk tidak lagi menerima manfaat subsidi dengan skema yang sama.
Namun, ini masih tahap pembahasan, bukan berarti mulai hari ini semua pemilik status Desil 9 dan 10 langsung ditolak ketika mengisi Pertalite.
Purbaya menyampaikan bahwa pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan bukan diterapkan secara langsung saat ini. Pemerintah masih membahas sistem serta mekanisme pelaksanaannya.
Jadi, Desil 10 sekarang nggak boleh beli Pertalite?
Belum bisa dibilang begitu.
Ini poin yang wajib digarisbawahi supaya masyarakat nggak panik.
Status Desil 10 saat ini bukan berarti otomatis dilarang membeli Pertalite. Pemerintah memang sedang mengkaji pembatasan subsidi bagi Desil 9 dan 10, tetapi mekanisme finalnya belum sepenuhnya ditetapkan.
Bahkan, pembahasan kebijakan BBM juga tidak hanya berkutat pada data desil. Ada pembicaraan mengenai kemungkinan penggunaan karakteristik kendaraan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian subsidi. Artinya, aturan akhirnya bisa saja tidak sesederhana “Desil 10 = tidak boleh Pertalite”.
Untuk kendaraan roda dua sendiri, pemerintah sebelumnya menyatakan motor tetap mendapat ruang dalam kebijakan BBM subsidi yang dibahas. Karena itu, kabar yang menyebut seluruh pemilik status Desil 10 pasti tidak boleh membeli Pertalite perlu ditanggapi dengan hati-hati sampai aturan final benar-benar diterbitkan.
Desil 10 berarti nggak dapat bansos?
Kalau bicara bantuan sosial reguler, kelompok desil yang lebih rendah memang menjadi sasaran utama.
Kemensos menjelaskan bahwa Desil 1 sampai Desil 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan bantuan Sembako, sedangkan Desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan dan hasil pemadanan data.
Karena Desil 10 berada di kelompok kesejahteraan tertinggi, kelompok ini tentunya bukan prioritas utama untuk program bantuan yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin atau rentan.
Tapi lagi-lagi, jangan mengartikan desil sebagai status yang berlaku selamanya.
Data sosial ekonomi masyarakat bisa berubah.
Orang yang dulu berada pada satu kelompok bisa mengalami perubahan pekerjaan, penghasilan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset, atau faktor lainnya. Karena itulah DTSEN terus dimutakhirkan dan pemeringkatan desil dapat berubah mengikuti kondisi terbaru.
Kalau data Desil 10 ternyata salah, bisa diperbaiki?
Bisa diupayakan.
Kalau kondisi ekonomi sebuah keluarga di lapangan ternyata tidak sesuai dengan informasi yang tercatat, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang disediakan pemerintah, termasuk melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun kanal Cek Bansos sesuai ketentuan.
Setelah data diperbarui dan diverifikasi, posisi desil dapat dihitung kembali dalam proses pemutakhiran berikutnya. Jadi, jangan menganggap angka desil sebagai label permanen yang tidak bisa berubah.
Kenapa pemerintah ingin membatasi subsidi untuk kelompok atas?
Masalah utamanya adalah ketepatan sasaran subsidi.
Subsidi BBM pada dasarnya menggunakan anggaran negara supaya harga energi tertentu bisa lebih terjangkau. Pemerintah sekarang ingin memastikan manfaat anggaran tersebut tidak terlalu banyak dinikmati kelompok masyarakat yang secara ekonomi relatif lebih mampu.
Karena itu, muncul gagasan untuk menggabungkan informasi kesejahteraan dengan mekanisme pengendalian pembelian BBM.
Namun, tantangannya juga nggak kecil. Sejumlah ekonom menilai penggunaan desil saja belum tentu cukup untuk menentukan siapa yang benar-benar layak membeli BBM subsidi, karena kondisi ekonomi masyarakat sangat beragam dan data bisa saja belum sepenuhnya menggambarkan situasi terbaru seseorang.
Ini yang membuat pemerintah perlu hati-hati. Jangan sampai kebijakan yang niat awalnya memperbaiki subsidi justru membuat masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan malah ikut terdampak.
Kalau dirangkum dengan bahasa paling simpel, Desil 10 adalah kelompok sekitar 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam pemeringkatan DTSEN. Penentuannya bukan cuma berdasarkan gaji, tetapi memakai berbagai indikator sosial ekonomi seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, aset, akses layanan dasar, dan faktor lainnya.
Karena itu, tidak ada angka gaji tunggal yang secara resmi membuat seseorang otomatis menjadi Desil 10.
Sementara soal Pertalite, pemerintah memang sedang membahas pembatasan subsidi bagi kelompok Desil 9 dan Desil 10. Tetapi per 13 Agustus 2026, kebijakan tersebut belum berarti semua orang yang berstatus Desil 10 langsung dilarang membeli Pertalite. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme dan penerapannya direncanakan dilakukan secara bertahap.
Jadi kalau kamu atau keluarga tiba-tiba melihat status Desil 10 di data sosial ekonomi, nggak perlu langsung panik atau menyimpulkan bahwa besok pasti nggak boleh isi Pertalite. Yang paling penting adalah memahami bahwa desil merupakan peringkat kesejahteraan berbasis data, bukan sekadar ukuran gaji dan bukan pula surat larangan membeli BBM.
Perkembangan berikutnya justru akan ditentukan oleh aturan resmi pemerintah. Kalau mekanisme pembatasan Pertalite sudah benar-benar ditetapkan, barulah masyarakat bisa melihat dengan jelas siapa yang terkena pembatasan, kendaraan apa saja yang terdampak, serta bagaimana cara penerapannya di SPBU.
Untuk sekarang, satu hal yang paling aman: jangan percaya mentah-mentah angka penghasilan atau klaim “Desil 10 pasti nggak boleh Pertalite” yang beredar di media sosial sebelum ada aturan resmi. Data kesejahteraan dan kebijakan subsidi sama-sama sedang bergerak, jadi informasi terbaru harus selalu dicek dari sumber pemerintah.
