Sehari setelah Indonesia memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, kembali jadi pusat perhatian. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Aksi ini bukan sekadar turun ke jalan setelah momen 17 Agustus. BEM UI justru membawa pertanyaan yang cukup serius: setelah 81 tahun Indonesia merdeka, apakah seluruh masyarakat benar-benar sudah merasakan arti kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari?
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyampaikan bahwa aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih membayangi masyarakat.
Menurut sikap yang disampaikan dalam aksi, persoalan tersebut mencakup kedaulatan, ketimpangan ekonomi, penegakan hukum, lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, sampai kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
BEM UI bahkan menggambarkan persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan kedaulatan dan keadilan.
Dengan kata lain, pesan yang ingin disampaikan mahasiswa cukup jelas: kemerdekaan menurut mereka bukan cuma soal bebas dari penjajahan, tetapi juga soal apakah rakyat bisa mendapatkan hak, kesempatan, keadilan, dan kehidupan yang layak.
MBG dan KDMP Jadi Sorotan
Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian adalah tuntutan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
BEM UI memasukkan kedua program tersebut dalam tuntutan evaluasi kebijakan pemerintah. Kritik ini berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran negara serta bagaimana program-program besar pemerintah dinilai seharusnya memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat.
MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Sementara KDMP diarahkan sebagai instrumen penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, tuntutan penghentian keduanya bukan isu kecil dan berpotensi memiliki dampak fiskal serta sosial yang luas.
Artinya, perdebatan soal MBG dan KDMP bukan cuma persoalan setuju atau tidak setuju. Ada pertanyaan lebih besar yang ikut muncul: seberapa efektif program tersebut, bagaimana anggarannya digunakan, siapa yang paling merasakan manfaatnya, dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai target?
Delapan Tuntutan BEM UI
Dalam aksi #MerebutKemerdekaan, BEM UI membawa delapan tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi:
- Menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri.
- Menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Melakukan evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus menghentikan MBG dan KDMP.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus mengembalikan penguatan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan daerah terdampak bencana.
- Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).
Kenapa Aksinya Memilih Bundaran HI?
Bundaran HI merupakan salah satu kawasan strategis Jakarta yang dikenal sebagai ruang publik dan titik penting aktivitas masyarakat. Aksi di kawasan tersebut otomatis menarik perhatian publik karena berada di tengah pusat aktivitas ekonomi dan lalu lintas Jakarta.
Sebelum aksi berlangsung, aparat kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak pergerakan massa.
Dalam perkembangan aksi pada 18 Agustus, massa mahasiswa sempat tertahan di sekitar kawasan Sudirman ketika bergerak menuju Bundaran HI. Laporan mengenai perdebatan antara mahasiswa dan aparat juga muncul terkait penggunaan pengeras suara serta lokasi aksi.
Situasi seperti ini menunjukkan bahwa demonstrasi mahasiswa bukan hanya soal tuntutan yang disampaikan di atas kertas. Ada juga dinamika di lapangan yang melibatkan hak menyampaikan pendapat, pengamanan, serta kepentingan pengguna jalan dan masyarakat umum.
Mahasiswa Minta Maaf soal Kemacetan
BEM UI juga menyadari bahwa aksi di pusat Jakarta berpotensi mengganggu mobilitas warga.
Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kemungkinan kemacetan yang terjadi. Namun, mahasiswa menilai gangguan lalu lintas tersebut hanya berlangsung sementara, sementara persoalan seperti ketimpangan, lapangan kerja, dan keadilan dianggap sebagai masalah yang jauh lebih panjang.
Di titik ini, aksi tersebut mencoba membawa pesan yang lebih luas: kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan lewat seremoni, tetapi juga perlu dilihat dari kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Kritik BEM UI terhadap MBG dan KDMP sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba. Pada Juni 2026, BEM UI juga pernah menggelar aksi di Bundaran HI dengan tema “Indonesia Bubar” dan membawa tuntutan yang salah satunya meminta penghentian MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Artinya, isu penggunaan anggaran negara, harga kebutuhan pokok, kebijakan ekonomi, dan keterlibatan militer di ruang sipil menjadi bagian dari kritik yang terus mereka suarakan dalam beberapa aksi.
Jadi, Apa Inti Aksi #MerebutKemerdekaan?
Kalau disederhanakan, BEM UI ingin mengajak publik melihat kembali arti kemerdekaan dari sudut pandang kehidupan sehari-hari.
Bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat mendapatkan pekerjaan, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, mendapatkan keadilan, menikmati harga kebutuhan yang terjangkau, serta memiliki ruang aman untuk menyampaikan pendapat.
Sementara itu, tuntutan penghentian MBG dan KDMP menjadi salah satu bagian dari kritik yang lebih besar mengenai arah kebijakan pemerintah dan prioritas penggunaan anggaran negara.
Aksi #MerebutKemerdekaan BEM UI di Bundaran HI pada 18 Agustus 2026 akhirnya membawa satu pertanyaan besar ke ruang publik: 81 tahun setelah Indonesia merdeka, sejauh mana kemerdekaan benar-benar terasa dalam kehidupan rakyat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak sesederhana satu aksi demonstrasi. Pemerintah memiliki kebijakan dan program yang perlu dipertanggungjawabkan, sementara mahasiswa dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik serta aspirasi secara damai.
Yang jelas, aksi BEM UI kembali menunjukkan bahwa setelah seremoni kemerdekaan selesai, perdebatan mengenai keadilan, kesejahteraan, kebijakan publik, dan masa depan Indonesia masih terus berjalan.
