Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi kembali bikin banyak orang penasaran. Pertalite, yang selama ini jadi salah satu pilihan BBM paling banyak digunakan masyarakat, tengah dikaji agar subsidinya benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Pemerintah saat ini membahas kemungkinan membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi paling atas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kelompok desil 9 dan 10 menjadi sasaran pembatasan. Namun, penting dicatat, kebijakan tersebut masih berupa rencana dan belum diberlakukan saat ini. Pemerintah juga masih menyiapkan mekanisme serta sistem penerapannya.
Jadi, siapa yang masih boleh beli Pertalite?
Kalau nantinya skema pembatasan benar-benar diterapkan seperti yang sedang dibahas pemerintah, masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 8 masih termasuk kelompok yang dapat membeli Pertalite.
Artinya, untuk sekarang jangan langsung panik kalau status ekonomi keluarga kalian bukan desil 9 atau 10. Pembatasan tersebut belum resmi berlaku, sehingga pembelian Pertalite masih mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
Dalam DTSEN, setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Penentuan desil mempertimbangkan sejumlah variabel sosial-ekonomi, bukan sekadar melihat satu angka penghasilan.
Gambaran sederhananya seperti ini:
- Desil 1: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
- Desil 2: kelompok miskin.
- Desil 3: kelompok hampir miskin.
- Desil 4: kelompok rentan miskin.
- Desil 5: kelompok ekonomi menengah bawah.
- Desil 6: kelompok dengan tingkat kesejahteraan menengah.
- Desil 7: kelompok menengah.
- Desil 8: kelompok menengah atas.
- Desil 9: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
- Desil 10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Perlu digarisbawahi, istilah desil bukan berarti setiap orang dalam satu kategori memiliki kondisi ekonomi yang persis sama. Data tersebut merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai informasi sosial dan ekonomi keluarga. Data desil juga bersifat dinamis dan dapat diperbarui jika kondisi masyarakat berubah.
Kenapa desil 9 dan 10 jadi sorotan?
Pemerintah menilai subsidi energi seharusnya lebih fokus kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Bahlil Lahadalia sebelumnya menyoroti masih adanya masyarakat yang tergolong mampu tetapi tetap menikmati subsidi BBM.
Karena itu, pemerintah bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM sedang membahas cara agar subsidi Pertalite lebih tepat sasaran. Purbaya menyampaikan penerapannya nantinya dapat dilakukan secara bertahap setelah sistem pendukung siap.
Jadi, bukan berarti besok tiba-tiba semua pemilik mobil harus berhenti membeli Pertalite. Pemerintah masih menggodok mekanismenya.
Bagaimana dengan pemilik sepeda motor?
Nah, bagian ini juga cukup penting.
Berdasarkan keterangan Bahlil yang diberitakan dalam pembahasan kebijakan tersebut, sepeda motor disebut tidak menjadi sasaran pembatasan seperti kendaraan mewah. Bahlil memberikan contoh kendaraan kelas atas seperti BMW dan Mercedes-Benz ketika menjelaskan kelompok yang dinilai tidak semestinya menikmati subsidi.
Dengan kata lain, pembahasan kebijakan tidak otomatis berarti seluruh pengguna kendaraan roda dua akan kehilangan akses Pertalite.
Namun, masyarakat tetap perlu membedakan antara pernyataan mengenai arah kebijakan dan aturan resmi yang sudah berlaku. Sampai mekanisme final ditetapkan, ketentuan teknis mengenai kendaraan, identitas pengguna, sistem verifikasi, serta kapan pembatasan mulai diterapkan masih menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.
Bukan cuma soal kaya atau miskin
Satu hal yang sering bikin salah paham adalah menganggap desil sebagai label permanen.
Padahal, data DTSEN digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial-ekonomi keluarga berdasarkan berbagai variabel. Di laman resmi Cek Bansos Kemensos, variabel yang disebut antara lain informasi individu seperti pekerjaan dan pendidikan, kondisi tempat tinggal termasuk daya listrik, serta kepemilikan aset.
Jadi, kalau seseorang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat, status tersebut tidak seharusnya langsung dianggap sebagai keputusan yang tidak bisa berubah. Data desil dapat diperbarui melalui mekanisme yang disediakan pemerintah dan kemudian dihitung kembali secara berkala.
Lalu, kapan pembatasan Pertalite dimulai?
Untuk bagian ini, masyarakat masih harus menunggu.
Pemerintah belum menetapkan waktu penerapan final dalam pembahasan yang diberitakan. Purbaya mengatakan penerapan direncanakan dilakukan secara bertahap setelah sistemnya siap. Bahkan, ada pembahasan mengenai pengujian pembatasan terlebih dahulu pada kelompok tertentu sebelum diperluas.
Jadi, kabar bahwa Pertalite langsung dilarang untuk semua masyarakat kelas menengah jelas perlu dilihat lagi konteksnya. Yang sedang dibahas adalah pengetatan subsidi untuk kelompok tertentu, terutama desil 9 dan 10.
Singkatnya, jika rencana pemerintah diterapkan sesuai skema yang sedang dibahas, kelompok desil 1 sampai 8 masih menjadi kelompok yang dapat membeli Pertalite, sedangkan desil 9 dan 10 akan menjadi sasaran pembatasan.
Pengguna sepeda motor juga disebut tidak menjadi sasaran pembatasan seperti kendaraan mewah dalam pernyataan Bahlil. Meski begitu, aturan final belum ditetapkan sehingga masyarakat sebaiknya tidak buru-buru menyimpulkan bahwa akses Pertalite akan berubah dalam waktu dekat.
Yang paling penting, tunggu aturan resmi dan mekanisme teknis dari pemerintah. Soalnya, status desil dalam DTSEN bukan cuma soal “punya mobil atau nggak”, melainkan hasil pengelompokan berdasarkan sejumlah indikator sosial-ekonomi.
Jadi kalau akhir-akhir ini timeline kalian penuh dengan kabar “Pertalite bakal dibatasi”, nggak perlu langsung panik. Untuk saat ini, kebijakannya masih dalam tahap pembahasan dan persiapan sistem. Perubahan aturan nantinya akan bergantung pada keputusan final pemerintah.
