Isu soal iuran BPJS Kesehatan yang bakal naik lagi di tahun 2026 makin sering dibahas. Pemerintah sendiri udah beberapa kali kasih sinyal kalau tarif ini kemungkinan bakal disesuaikan. Kenapa? Soalnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lagi tekor alias defisit, bahkan diprediksi bisa tembus Rp 20–30 triliun tahun ini. Nggak kecil, kan?
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bilang kalau iuran JKN itu idealnya memang ditinjau ulang tiap lima tahun sekali supaya sistemnya tetap jalan dan nggak boncos terus.
“Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai,” kata Menkes Budi Sadikin dikutip Selasa (21/4/2026).
Tapi tenang dulu—nggak semua orang bakal kena dampaknya kok. Menurut beliau, kenaikan iuran nantinya lebih menyasar masyarakat kelas menengah ke atas, khususnya yang bayar iuran secara mandiri (misalnya yang sekarang bayar sekitar Rp 42 ribu per bulan).
Buat masyarakat berpenghasilan rendah? Aman. Mereka tetap ditanggung pemerintah lewat skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” jelas Budi yang akrab disapa BGS.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga kasih rem dulu soal rencana kenaikan ini. Katanya, pemerintah belum akan utak-atik tarif iuran sebelum kondisi ekonomi benar-benar membaik.
Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stuck di sekitar 5%. Nah, kalau nanti bisa tembus di atas 6%, baru deh ada peluang iuran bakal disesuaikan.
“Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?” tegas Purbaya.
Artinya, kalau ekonomi makin ngebut dan lapangan kerja makin luas, masyarakat dianggap lebih siap buat ikut nanggung beban iuran bareng pemerintah.
Terus, Sekarang Tarifnya Berapa?
Sampai sekarang, iuran BPJS Kesehatan masih pakai aturan terakhir dari Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Jadi belum ada perubahan resmi per April 2026 ini.
Beberapa poin penting yang perlu kamu tahu:
- Bayar iuran paling lambat tanggal 10 tiap bulan
- Mulai 1 Juli 2026, nggak ada denda telat bayar
- Tapi kalau dalam 45 hari setelah aktif lagi kamu langsung rawat inap, baru kena denda
Rincian Iuran BPJS (yang masih berlaku sekarang):
👉 1. PBI (Penerima Bantuan Iuran)
Gratis, karena dibayarin pemerintah.
👉 2. Pekerja Penerima Upah (PNS, TNI, Polri, dll)
Total 5% dari gaji:
- 4% dibayar kantor
- 1% dipotong dari gaji
👉 3. Karyawan Swasta / BUMN / BUMD
Sama: 5% dari gaji (4% kantor, 1% pekerja)
👉 4. Anggota keluarga tambahan (anak ke-4, orang tua, mertua)
Kena 1% dari gaji per orang, dibayar pekerja
👉 5. Peserta Mandiri (PBPU & bukan pekerja)
- Kelas III: Rp 42.000/bulan
- Kelas II: Rp 100.000/bulan
- Kelas I: Rp 150.000/bulan
👉 6. Veteran & keluarga
Dibayarin pemerintah, dengan hitungan khusus dari gaji PNS
Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang ada, tapi belum pasti kapan diterapkan. Pemerintah masih nunggu kondisi ekonomi lebih stabil dulu. Jadi untuk sekarang, kamu masih bayar dengan tarif lama.
Tetap update info ya, soalnya kalau beneran naik, yang paling kena dampak adalah peserta mandiri kelas menengah ke atas.
