Bikin Pegawai Kedubes Pusing, Mahfud Kritisi Kunker Pejabat

Kunjungan kerja, terkait pejabat, studi banding, kritik Mahfud, aturan kunjungan, regulasi ketat, anggaran boros, Prabowo tegas, kritik kebijakan, keluhan KBRI, reformasi perjalanan, Koalisi Merah Putih, pengaturan ulang, larangan pejabat, pengawasan anggaran.
Rate this post

Guys, Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD kecewa sama kunjungan kerja luar negeri! Banyak pegawai Kedutaan Besar yang keluh kesah soal pejabat yang sering bepergian. Dia bahkan mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membatasi kunjungan kerja ke luar negeri.

“Sampai saat ini, Arah dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Terbaru, pidatonya di GSN menyatakan agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding karena kita sudah tahu masalah kita,” ungkap Mahfud lewat cuitan di ‘X’, seperti yang dilansir Poskota, Minggu, 3 November 2024.

Read More

Mantan Calon Wakil Presiden ini juga mengaku sering mendengar keluhan dari pegawai Kedutaan Besar saat dia masih menjabat.

BACA JUGA  Begini Cara Mudah Transfer GoPay ke DANA

“Dulu, setiap kali tugas ke luar negeri, banyak pegawai KBRI yang mengeluh karena hampir setiap saat selalu ada rombongan dari kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, baik pusat maupun daerah, yang melakukan kunjungan kerja. Belum pulang yang satu, datang yang lain. Mereka harus dilayani dengan protokol,” jelasnya.

Mahfud bilang, kunjungan kerja ke luar negeri sebenarnya sudah ada aturannya.

“Masalahnya, hak kunjungan ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD ini diberikan dengan aturan resmi. Dulu, saat saya di DPR, selain komisi-komisi, bahkan pansus RUU pun ada jatah untuk studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini bikin KBRI lelah, dan mereka sering mengeluh,” sambungnya.

Karena itu, Mahfud menyarankan agar pemerintah memperketat regulasi kunjungan kerja ke luar negeri.

“Pemerintah perlu mengatur ulang hak kunjungan ini dengan ketat. Saya tahu Kemenkeu dan Kemendagri sudah berusaha mengatur ini, tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu, selalu ada alasan untuk mencari pembenaran. Presiden dan Pimpinan Koalisi Merah Putih, khususnya Partai Gerindra, harus memimpin pengaturan ulang tentang ini,” tegasnya.

BACA JUGA  Jadwal dan Biaya Perpanjangan SIM Keliling di Sumedang, 29 November 2024

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menterinya untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri. Dia menyampaikannya pada acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 November 2024.

“Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri,” kata Prabowo tegas.

Menurutnya, kegiatan yang memboroskan anggaran harus dikurangi.

“Jadi, kurangi seminar-seminar, apalagi kunjungan kerja dan studi banding. Mau belajar apa gitu? Kalian sudah tahu masalahnya, jangan terlalu banyak studi-studi,” tutupnya.

Kunjungi Artikel Viral kami di Google News

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *