Jakarta lagi rame nih soal data bansos dan BPJS. Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, gercep minta lebih dari 30 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) buat turun langsung ke lapangan. Misi mereka? Ngecek kondisi 11 juta peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang kepesertaannya dinonaktifkan atau dialihkan.
Langkah ini bukan asal coret ya, tapi bagian dari proses pembaruan data biar bantuan makin tepat sasaran.
Dalam keterangannya, Gus Ipul bilang:
“Kami akan melibatkan pendamping-pendamping kami yang ada 30 ribu lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya, ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat,11 juta tersebut,”
Jadi bukan cuma duduk di balik meja, tapi beneran dicek kondisi realnya di lapangan.
Nah, banyak yang salah paham nih. Penonaktifan ini bukan berarti kuota penerima bantuan dikurangi. Tapi dialihkan.
Data terbaru lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan ada peserta di kelompok desil 6–10 (kategori lebih mampu) yang selama ini masih terdaftar sebagai penerima PBI-JK. Sementara yang benar-benar butuh ada di desil 1–5.
Makanya, kepesertaan dialihkan supaya yang paling membutuhkan tetap dapat perlindungan kesehatan.
Proses ini juga bukan dadakan. Sudah dimulai sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap supaya nggak bikin chaos di lapangan.
Kabar Baik Buat Pasien Penyakit Berat
Yang sempat bikin khawatir adalah pasien penyakit berat atau kronis. Tapi tenang, pemerintah sudah ambil langkah cepat.
Sebanyak 106 ribu peserta PBI-JK dengan penyakit katastropik yang sempat ikut terdampak, sekarang sudah direaktivasi otomatis.
Gus Ipul menegaskan:
“Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106 ribu yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastropik. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis itu, otomatis reaktivasinya,”
Artinya, mereka tetap bisa lanjut pengobatan tanpa ribet urus ini-itu dulu.
Masih Butuh Layanan? Bisa Reaktivasi
Buat masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan tapi merasa masih layak dan butuh layanan kesehatan, ada mekanisme reaktivasi cepat sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, Kemensos juga buka jalur partisipasi publik. Jadi warga bisa ikut usul atau sanggah data lewat:
- Aplikasi Cek Bansos
- Call Center Kemensos
- WhatsApp Center resmi
Gus Ipul juga ngajak masyarakat buat nggak pasif:
“Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini, kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah, jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi, supaya data kita makin akurat, koreksi dari masyarakat, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami,”
Intinya, data makin akurat kalau masyarakat juga ikut ngecek dan ngoreksi.
Alur Duitnya Gimana Sih?
Biar nggak bingung, Gus Ipul juga jelasin alurnya:
“Jadi kami (Kemensos) menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan untuk BPJS kesehatan, karena alokasi anggaranya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan akan dibayarkan ke BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit,”
Jadi sistemnya berantai:
Kemensos tetapkan data → Kemenkes alokasikan anggaran → BPJS bayar klaim → Rumah sakit terima pembayaran.
Langkah konsolidasi data nasional lewat DTSEN ini juga masuk program strategis Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Inpres No. 4 Tahun 2025.
Target besarnya? Satu data nasional yang makin presisi. Jadi bantuan sosial, termasuk PBI-JK, nggak salah sasaran lagi.
Di akhir pernyataannya, Gus Ipul bilang:
“Nah memang dalam proses konsolidasi data ini, ada beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya kemudian kita cari saluran-salurannya, tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat,”
Ini bukan soal pencabutan massal, tapi penataan ulang supaya bantuan kesehatan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Pemerintah lagi beberes data besar-besaran, dan masyarakat juga diajak ikut ngawasin.
Sekarang tinggal, kita mau ikut aktif koreksi data atau cuma jadi penonton? 👀