Denger-denger nih, pemerintah bakal stop pakai data DTKS buat acuan bantuan sosial. Jadi, kabar ini bener-bener bikin geger karena selama ini semua bansos kan datanya dari DTKS.
Jadi ceritanya, dalam rapat antara Banggar (Badan Anggaran) DPR RI sama Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, ada anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, My Esti Wijayati, yang nanya-nanya soal ini.
Dia nanya tentang penggunaan data Regsosek sebagai data tunggal buat Perlindungan Sosial (Perlinsos). “Kita harus bahas nih, karena undang-undang penanganan kemiskinan masih pakai DTKS sebagai acuan. Kalau Regsosek belum ada aturan hukumnya, gimana?” kata Yati.
Yati juga bilang, data DTKS itu fleksibel. Misalnya, kalau ada KPM yang meninggal atau punya bayi, bisa di-update. Tapi, Regsosek yang baru mulai tahun 2022, katanya belum ada sistem yang bener-bener fix.
Dijelaskan juga, selama tiga tahun terakhir, data DTKS punya banyak masalah, kayak inclusion error sama exclusion error. Makanya, Komisi 11 dukung BPS buat pakai Regsosek yang katanya lebih canggih, bisa pakai sidik jari atau retina mata.
Tapi, soal nasib KPM, ini masih jadi pembahasan. Semoga aja perubahan ini nggak bikin masalah buat KPM yang bener-bener butuh bantuan. Stay tuned, guys!
Dapatkan Artikel Viral dengan Gabung di Google News Kami
