Masuk pertengahan Februari 2026, tepatnya 15 Februari, kabar baik akhirnya mendarat juga, guys! Pemerintah mulai ngebut nyalurin bansos kayak PKH dan BPNT secara bertahap. Nggak cuma itu, Surat Perintah Pencairan Dana alias SP2D juga udah resmi diterbitkan buat beberapa bantuan tambahan.
Langkah ini diambil biar daya beli masyarakat tetap aman sentosa, apalagi harga kebutuhan pokok sempat naik di awal tahun 2026. Jadi intinya, pemerintah lagi all out biar kondisi tetap stabil.
Beras 10 Kg Resmi Jalan, Auto Lega!
Selain bansos reguler tahap pertama yang mulai cair, ada juga bantuan pangan berupa 10 kg beras buat tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini langsung jadi instruksi Presiden setelah harga beras sempat tembus Rp15.000 per kilogram. Lumayan bikin deg-degan, kan?
Total ada sekitar 21,3 juta KPM yang bakal dapet bantuan ini. Mayoritas penerimanya adalah keluarga yang juga terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT.
Nah, buat penyalurannya, ada 12 wilayah prioritas yang bakal dicairkan lewat PT Pos Indonesia, yaitu:
Wilayah Sumatera & Aceh
- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Kepulauan Riau
Wilayah Jawa & Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Banten
Wilayah Kalimantan
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Utara
Wilayah Maluku
- Maluku
- Maluku Utara
Buat KPM yang lagi proses pindah metode pencairan dari kantor pos ke rekening Bank Himbara (Burekol), sabar dulu ya. Sekarang masih tahap pembukaan rekening kolektif di beberapa daerah. Jadi kalau belum cair, bukan berarti zonk—bisa jadi masih proses administratif.
Dengan SP2D yang sudah terbit untuk bantuan beras dan juga bantuan pendidikan, harapannya kebutuhan pokok keluarga tetap aman dan ketahanan pangan nggak goyah di awal tahun ini.
Kok Bansos Belum Masuk? Nih, Bisa Jadi Ini Penyebabnya
Kalau sampai sekarang saldo belum nambah juga, jangan langsung panik dulu. Ada beberapa kemungkinan kenapa bansos belum masuk rekening:
1. Penyaluran Memang Bertahap
Program seperti PKH itu cairnya nggak sekaligus. Dari total sekitar 10 juta KPM, tahap awal baru sekitar 8 juta data yang siap salur. Sisanya masih dalam proses pemutakhiran dan sinkronisasi data. Jadi sabar dulu, ya.
2. Data Penerima Tercatat Meninggal Dunia
Kalau data di Dukcapil menyatakan penerima sudah meninggal, sistem otomatis menghentikan bantuan atas nama tersebut.
Tapi untuk PKH dengan komponen anak sekolah, bantuan masih bisa lanjut dengan penggantian pengurus KKS lewat pendamping sosial.
3. Ada Indikasi Penyalahgunaan
Sekarang sistem bansos makin canggih. Kalau ada aktivitas mencurigakan atau dugaan penyalahgunaan data, bantuan bisa ditahan sementara sampai proses verifikasi beres. Bahkan status kredit bermasalah yang nyambung ke sistem perbankan juga bisa berpengaruh.
4. Data Tidak Sinkron atau Ada Perubahan
NIK, KK, sampai status sekolah anak itu krusial banget. Kalau anak pindah sekolah tapi belum update di Dapodik atau Emis, atau ternyata sudah nggak sekolah, komponen bantuannya bisa dianggap nggak memenuhi syarat.
Selain itu, ada juga istilah “graduasi”, yaitu kondisi di mana penerima dianggap sudah lebih sejahtera, sehingga bantuannya dihentikan.
5. Kategori Desil Ekonomi Berubah
Sekarang prioritas bansos fokus ke Desil 1 sampai Desil 4 dalam basis data kesejahteraan sosial. Kalau kondisi ekonomi dinilai sudah meningkat di atas kategori itu, sistem bisa otomatis menghentikan bantuan.
Kalau bansos belum cair, jangan langsung overthinking. Bisa jadi masih proses, bisa juga ada data yang perlu diperbaiki. Tetap pantau info resmi dan pastikan data kependudukan selalu update.
Semoga pencairan kali ini lancar jaya tanpa drama, dan semua KPM bisa segera menerima haknya dengan aman. ✨