Dialog antara Ormas Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, yang berlangsung Kamis (6/5) di Kantor BPBD, menurut Asisten I, Abdur Razak Jakra, SH memberi banyak masukan berharga. “Jangan ditanya tentang hasilnya apa dari dialog hari ini. Yang pasti ada banyak masukan yang baik sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Abdur Razak Jakra kepada SuarNews usai dialog yang sempat tertunda beberapa jam itu.
Abdur Razak Jakra lebih lanjut mengatakan bahwa setiap masukkan yang baik tentu akan mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu, Abdur Razak mengajak KRBF untuk dapat meluangkan waktu jika nanti diundang untuk berdiskusi menyangkut topik-topik lain.
Mendampingi Asisten I Abdur Razak Jakra pada kesempatan itu Kabag Hukum Setda, Yordan Daton. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Alfons Betan antara lain didampingi oleh Sekretaris BPBD Tarsisius Kopong Pira serta Lorens Sogen, salah satu Kepala Bidang di lembaga tersebut.
Sementara itu, Ketua KRBF Maria Sarina Romakia menyebut bahwa dialog itu awalnya digagas menyamakan pandangan antara KRBF dan BPBD Flotim terkait proses penanggulangan bencana alam di daerah ini.
Maria Romakia lebih lanjut menandaskan bahwa kedatangan KRBF kali ini sama seperti kehadiran KRBF di RSUD dr. H. Fernandez belum lama berselang, yaitu untuk mengajak dialog dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan dana publik.
Pada kesempatan tersebut Ketua Bidang Advokasi dan Hukum KRBF Theodorus Wungubelen, SH menjelaskan, dari pengelolaan dana BTT yang ada saat ini dalam pandangan KRBF berpotensi melahirkan persoalan hukum karena tidak adanya keputusan bupati terkait darurat bencana sebelum 4 April. “Keputusan bupati menjadi dasar penggunaan BTT dalam bencana sebelum 4 April. Jika hal tersebut tidak ada berpotensi melahirkan persoalan hukum yang dapat mengancam ASN kita,”kata Wungubelen.
Pernyataan Theodorus Wungubelen kemudian dipertegas oleh Petrus Paulus Tadon Kedang, bahwa KRBF ingin agar tidak ada lagi ASN yang terjerat masalah hukum. “Kita ingin hentikan itu, antara lain dengan cara mengajak dialog langsung seperti ini untuk merawat masa depan ASN kita yang adalah aset daerah ini,” ujar Tadon Kedang yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KRBF.
Pada bagian lain dialog yang berlangsung dinamis tersebut, Ketua Bidang Politik KRBF Bachtiar Lamawuran, mengatakan persoalan berdasarkan pernyataan Ketua Komisi B DPRD Flores Timur, tidak ada keputusan bupati terkait bencana sebelum 4 April, sehingga jika ada keinginan membuat keputusan saat ini dengan tanggal mundur pemerintah harus berhati-hati. “Tentu pemerintah harus berhati-hati karena sistem hukum kita tidak mengenal asas retroaktif (penerapan hukum yang berlaku surut-red),”ujar Bachtiar Lamawuran.
Dalam dialog tersebut mencuat beberapa persoalan yang menjadi perhatian KRBF terkait penanggulangan bencana di Flores Timur. Diantaranya yang berkaitan dengan penggunaan dana belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2021.
Terhadap persoalan-persoalan yang dikemukan dalam dialog itu, Abdur Razak Jakra yang merupakan pejabat Pemda Flotim yang dikenal sangat akrab dengan publik Flores Timur menyatakan bahwa semua itu menjadi masukkan yang perlu percermatan lebih lanjut.
“Pemerintah sangat mengapresiasi semua masukan ini. Terhadap semua cermatan yang sudah kami catat akan kami pelajari dan kami sandingkan juga dengan aturan-aturan. Setelah itu kita bisa bertemu kembali. Saya berharap, pertemuan-pertemua seperti ini dengan organinsasi masyarakat sipil harus terus kita lakukan. Tentu saja, saya juga berharapvjika nanti diajak untuk diskusi lebih lanjut, KRBF tidak menolak,” pintanya diakhir dialog. (SuarNews/Tim)
