Pmbahasan APBN 2027 akhirnya kelar juga. Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan anggaran negara untuk tahun depan pada 29 September 2026. Nah, dari susunan anggarannya, ada satu hal yang cukup bikin perhatian tertuju ke dua pos besar: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi energi.
Kenapa? Karena saat anggaran MBG tetap mendapat porsi superbesar untuk memperluas jangkauan penerima, subsidi energi justru mengalami pengurangan. Jadi, arah kebijakan fiskal pemerintah tahun depan kelihatan makin jelas: program prioritas tetap digenjot, sementara sejumlah subsidi bakal dibuat lebih selektif dan diarahkan supaya penerimanya benar-benar tepat sasaran.
MBG 2027 Disiapkan untuk Puluhan Juta Penerima
Program MBG masih menjadi salah satu program yang menyedot anggaran besar. Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh total anggaran sekitar Rp240,2 triliun pada 2027.
Dari angka tersebut, sekitar Rp232,8 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sekitar Rp7,32 triliun digunakan untuk dukungan manajemen BGN.
Target penerimanya juga bukan kaleng-kaleng. BGN menargetkan sekitar 72,4 juta orang mendapatkan manfaat program pada 2027.
Sasarannya mencakup anak sekolah mulai PAUD hingga SMA, termasuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
Untuk anak sekolah sendiri, anggaran penyediaan dan penyaluran MBG disebut mencapai sekitar Rp198,9 triliun, sedangkan kelompok 3B memperoleh alokasi sekitar Rp33,5 triliun.
Artinya, pemerintah bukan cuma mempertahankan MBG, tetapi juga menyiapkan anggaran besar agar cakupannya bisa terus diperluas pada 2027.
Di Sisi Lain, Subsidi Energi Justru Dipangkas
Nah, bagian ini yang bikin komposisi APBN 2027 jadi menarik.
Pemerintah bersama DPR menyepakati anggaran subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai Rp272,95 triliun.
Kalau dihitung kasar, pemangkasan tersebut berada di kisaran 4 persen.
Tapi jangan langsung menyimpulkan subsidi energi bakal “dihilangkan”. Bukan begitu ceritanya.
Subsidi energi tetap punya porsi besar dalam APBN. Yang berubah terutama adalah besaran anggaran dan volume beberapa komoditas yang disubsidi.
Untuk 2027, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram dialokasikan sekitar Rp131,39 triliun. Sementara subsidi listrik tetap berada di sekitar Rp130,11 triliun.
Jadi, masyarakat masih mendapatkan dukungan subsidi energi. Hanya saja, pemerintah dan DPR ingin anggaran tersebut dibuat lebih efisien.
Kenapa Subsidi Energi Dipotong?
Ini yang perlu digarisbawahi.
Pemangkasan anggaran subsidi energi tidak secara otomatis berarti harga BBM atau LPG 3 kg langsung naik. Anggaran subsidi dengan harga yang dibayar konsumen merupakan dua hal yang berkaitan, tetapi tidak bisa disamakan begitu saja.
Salah satu alasan yang dikemukakan dalam pembahasan APBN 2027 adalah penyesuaian volume subsidi serta pembenahan data penerima.
Pemerintah dan DPR mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran. Dengan kata lain, subsidi diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan, bukan malah bocor ke kelompok yang sebenarnya mampu.
Untuk 2027, volume BBM bersubsidi ditetapkan sekitar 19,56 juta kiloliter, turun dari sekitar 20,09 juta kiloliter sebelumnya. Volume LPG 3 kg juga ditetapkan sekitar 8 juta metrik ton.
Jadi, yang sedang dibangun adalah pola subsidi yang lebih selektif, bukan sekadar mengejar besarnya nominal anggaran.
APBN 2027 Tetap Ekspansif, Tapi Harus Tetap Dijaga
Di luar MBG dan subsidi energi, ukuran APBN 2027 juga cukup besar.
Total belanja negara ditetapkan sekitar Rp4.106,3 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan mencapai sekitar Rp3.435,1 triliun. Pembiayaan anggaran berada di kisaran Rp671,2 triliun.
Pemerintah mempertahankan target defisit sekitar 2,4 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang ekspansif, tetapi sekaligus harus terarah, terukur, dan menjaga kredibilitas APBN.
Jadi sederhananya, pemerintah masih mau mengeluarkan banyak uang untuk program prioritas, tetapi ruang fiskalnya tetap harus dijaga supaya APBN nggak jebol.
Pendidikan dan Perlindungan Sosial Juga Tetap Dapat Porsi Besar
Kalau melihat keseluruhan posturnya, APBN 2027 sebenarnya bukan cuma soal MBG.
Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp824 triliun untuk pendidikan. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, termasuk dukungan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, beasiswa, serta berbagai program peningkatan kualitas pendidikan.
Kemudian ada sekitar Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Transfer ke daerah juga dialokasikan sekitar Rp735 triliun.
Artinya, kalau dilihat lebih luas, pemerintah sedang mencoba membagi APBN ke beberapa prioritas sekaligus: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pangan, sekaligus menjalankan program gizi nasional.
Jadi, Apakah MBG Mengalahkan Subsidi Energi?
Kalau melihat nominalnya secara langsung, belum.
Anggaran subsidi energi 2027 sekitar Rp261,5 triliun masih lebih besar dibandingkan Rp232,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional/MBG.
Namun, yang menarik adalah arah kebijakannya.
MBG mendapatkan dukungan besar karena pemerintah menargetkan cakupan penerima sampai 72,4 juta orang. Sementara subsidi energi mengalami penyesuaian dengan alasan efisiensi volume dan pembenahan sasaran penerima.
Jadi, lebih tepat kalau dibilang pemerintah sedang menggeser titik tekan belanja, bukan sekadar memindahkan uang dari subsidi energi ke MBG.
Ada program yang diperluas karena dianggap prioritas, sementara subsidi tertentu ditata ulang supaya anggarannya lebih efisien.
Tantangan Besarnya Justru Ada di Pelaksanaan
Angka ratusan triliun memang kelihatan fantastis di atas kertas. Tapi pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: apakah duit sebesar itu benar-benar menghasilkan manfaat yang terasa?
Untuk MBG, tantangannya bukan cuma menyediakan makanan dalam jumlah besar. Ada urusan kualitas menu, keamanan pangan, distribusi, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketepatan penerima, sampai pengawasan penggunaan anggaran.
Bahkan Komisi IX DPR sebelumnya menekankan pentingnya biaya per penerima yang transparan, kesiapan SPPG, keamanan pangan, data penerima berbasis nama dan alamat, serta jejak audit yang jelas.
Sementara untuk subsidi energi, pekerjaan rumahnya juga nggak kalah besar. Ketika volume subsidi dikurangi, pemerintah harus memastikan pembenahan data dan distribusi benar-benar berjalan. Jangan sampai subsidi makin terbatas, tetapi masyarakat yang seharusnya menerima justru kesulitan mengaksesnya.
Ujung-Ujungnya, APBN Harus Terasa di Kehidupan Masyarakat
APBN 2027 sudah resmi menjadi undang-undang. Pemerintah menetapkan arah fiskal yang tetap ekspansif dengan berbagai program prioritas, tetapi pada saat yang sama ingin menjaga defisit dan kesehatan keuangan negara.
MBG menjadi salah satu wajah utama dari strategi tersebut. Dengan anggaran pemenuhan gizi sekitar Rp232,8 triliun dan target 72,4 juta penerima, skalanya memang sangat besar.
Di sisi lain, subsidi energi tetap mendapat porsi jumbo Rp261,5 triliun, meski turun Rp11,44 triliun dari usulan sebelumnya.
Jadi, yang bakal menjadi sorotan pada 2027 bukan cuma soal berapa triliun rupiah yang digelontorkan, tetapi juga apakah anggaran tersebut benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Karena pada akhirnya, angka APBN yang mencapai ribuan triliun memang terlihat keren di laporan. Tapi ukuran keberhasilannya tetap sederhana: apakah anak-anak mendapatkan makanan bergizi, masyarakat miskin tetap terlindungi, akses energi tetap terjaga, dan ekonomi masyarakat benar-benar ikut bergerak?
Di situlah pertaruhan terbesar APBN 2027 sebenarnya.
