Pemerintah pusat mengambil langkah serius untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, anggaran bantuan sebesar Rp1,235 triliun disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di tujuh provinsi prioritas.
Dana bernilai fantastis ini bukan sekadar untuk memadamkan api, tetapi juga diarahkan untuk melindungi masyarakat yang terdampak kabut asap, memperkuat fasilitas kesehatan, menyediakan perlengkapan pemadaman, hingga memenuhi kebutuhan logistik petugas di lapangan.
Usulan bantuan tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Ia juga terus memantau perkembangan situasi karhutla di sejumlah daerah dan melaporkan kondisi pengendalian kebakaran secara langsung kepada Presiden.
Lantas, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan Rp1,235 triliun tersebut? Siapa saja daerah yang mendapatkannya dan untuk apa anggaran itu digunakan? Berikut fakta-fakta lengkapnya.
1. Tujuh Provinsi Jadi Prioritas Penerima Bantuan Rp1,235 Triliun
Pemerintah menetapkan tujuh provinsi sebagai wilayah prioritas penerima bantuan percepatan penanganan karhutla. Informasi mengenai pengucuran anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Ketujuh provinsi yang mendapatkan dukungan anggaran tersebut meliputi:
-
Sumatera Selatan.
-
Jambi.
-
Kalimantan Tengah.
-
Kalimantan Barat.
-
Kalimantan Selatan.
-
Kalimantan Timur.
-
Riau.
Bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan darurat di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Dalam keterangannya, Sugiono menjelaskan bahwa Presiden menekankan agar bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mempercepat penanganan di lapangan.
“Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun yang ditekankan oleh Bapak Presiden bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, membantu masyarakat terdampak semaksimal mungkin, dan merupakan wujud upaya keras pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan,” kata Menko Sugiono dalam konferensi pers mengenai progres penanganan karhutla di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Dengan adanya dukungan anggaran ini, pemerintah daerah diharapkan bisa bergerak lebih cepat dalam menangani kebakaran sekaligus mengurangi dampak buruk yang dirasakan masyarakat.
2. Penyaluran Dana Dilakukan dalam Dua Tahap
Fakta berikutnya, bantuan pemerintah pusat sebesar Rp1,235 triliun tersebut tidak dikucurkan sekaligus, melainkan melalui dua tahap penyaluran.
Menurut penjelasan Sugiono, pencairan bantuan dilakukan dengan jadwal berikut:
-
Tahap pertama: 7 September 2026.
-
Tahap kedua: Kamis, 22 Oktober 2026.
Penyaluran secara bertahap ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla yang terus berkembang di berbagai daerah.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk tiga kebutuhan utama, yaitu perlindungan masyarakat terdampak, kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, serta dukungan logistik bagi personel yang bertugas.
Untuk perlindungan masyarakat, dana bantuan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas rumah oksigen, hingga penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Sementara itu, kebutuhan pemadaman juga menjadi perhatian penting. Pemerintah mengarahkan bantuan untuk memperkuat ketersediaan berbagai perlengkapan, seperti alat pelindung diri (APD), pompa air, tangki air, selang pemadaman, alat suntik air untuk lahan gambut, hingga pembangunan sumur bor.
Artinya, bantuan ini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan masyarakat dan kesiapan petugas selama menjalankan operasi di wilayah terdampak.
3. Sekitar 71.000 Personel Dikerahkan untuk Menangani Karhutla
Di tengah upaya pengendalian kebakaran yang terus berlangsung, pemerintah juga mengerahkan sekitar 71.000 personel untuk mempercepat penanganan karhutla di berbagai wilayah.
Personel tersebut terlibat dalam operasi pemadaman melalui jalur darat maupun udara. Strategi ini dilakukan agar kebakaran dapat dikendalikan secara lebih efektif, terutama di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Beberapa metode yang digunakan pemerintah antara lain operasi water bombing, yaitu pemadaman menggunakan helikopter atau pesawat yang menjatuhkan air ke titik-titik kebakaran.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan bahan seperti dry ice dan natrium klorida (NaCl) atau garam untuk mendukung proses pembentukan hujan.
Sugiono menjelaskan bahwa operasi udara terus diperkuat untuk membantu menekan penyebaran kebakaran.
“Juga dilakukan operasi udara seperti water bombing, penaburan dry ice yang dalam satu minggu terakhir menunjukkan hasil efektif, serta penaburan NaCl sebagai bagian dari proses modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di wilayah-wilayah terdampak,” katanya.
Upaya pengendalian ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki tugas sesuai bidang masing-masing.
BNPB bersama BMKG terus berupaya meningkatkan efektivitas penanganan karhutla, termasuk melalui dukungan operasi modifikasi cuaca.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi untuk mendistribusikan peralatan dan fasilitas pendukung kesehatan bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan dampak kebakaran cukup parah.
Kementerian Kehutanan juga terus mengoptimalkan operasi pengendalian melalui Manggala Agni sebagai garda terdepan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Personel Manggala Agni bekerja bersama TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur lain di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan maksimal.
4. Dana Bantuan Dikelola Langsung oleh Pemerintah Daerah
Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah mekanisme pengelolaan bantuan tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa dana bantuan sudah ditransfer kepada pemerintah daerah penerima. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sesuai kebutuhan penanganan karhutla di wilayah masing-masing.
Menhut juga mengingatkan agar bantuan yang telah diberikan tidak disalahgunakan dan benar-benar dimaksimalkan sesuai peruntukannya.
“Jadi supaya bupati bisa memanfaatkan secara maksimum apa yang sudah diberikan ini sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Pak Mendagri,” kata Raja Antoni.
Pengelolaan melalui pemerintah daerah diharapkan membuat kebutuhan di lapangan bisa ditangani lebih cepat karena pemerintah setempat lebih memahami kondisi wilayah dan masyarakat yang terdampak.
Namun, perlu dipahami bahwa bantuan Rp1,235 triliun tersebut merupakan anggaran yang dikelola pemerintah daerah. Dana ini berbeda dengan anggaran operasional penanganan karhutla yang dijalankan langsung oleh pemerintah pusat.
Dengan kata lain, biaya untuk operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, dan berbagai operasi pengendalian lainnya yang dilaksanakan melalui BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait tidak termasuk dalam dana bantuan tersebut.
Pengucuran bantuan sebesar Rp1,235 triliun untuk tujuh provinsi menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kerja sama besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat.
Dengan sekitar 71.000 personel yang dikerahkan, operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara, serta dukungan fasilitas kesehatan, pemerintah berupaya mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi risiko yang ditimbulkan kabut asap.
Meski begitu, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran maupun jumlah personel yang diterjunkan. Penggunaan dana secara tepat sasaran, koordinasi antarlembaga, kesiapan fasilitas pemadaman, dan perlindungan masyarakat harus berjalan beriringan.
Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di sekitar lingkungan tempat tinggal.
Sebab, menjaga hutan dan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan bersama agar bencana kebakaran tidak terus berulang dan kesehatan masyarakat tetap terlindungi.
